Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berjalan efektif. Rapat koordinasi tersebut digelar bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar di Ruang Rapat Bidang Anggaran, Senin (11/05/2026).
Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), guna memastikan setiap dana bantuan ke pemerintah kabupaten dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan tepat sasaran.
Tertib Administrasi dan Kesamaan Persepsi
Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Sulbar, Abd. Kuddus, menjelaskan bahwa pertemuan ini sangat krusial untuk menyamakan persepsi teknis antara pengelola keuangan dan pelaksana program di lapangan.
Penyaluran BKK seringkali berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur strategis di kabupaten, sehingga peran Dinas PUPR sebagai OPD teknis menjadi sangat vital dalam memverifikasi progres dan kelayakan administrasi.
“Kami ingin memastikan adanya kesamaan pemahaman. Tujuannya agar pelaksanaan BKK lebih efektif, tertib administrasi, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di kabupaten selaku penerima bantuan,” ujar Abd. Kuddus didampingi Plt. Kasubbid Anggaran Wilayah I, Muhammad Apriady.
Sinergi sebagai Kunci Transparansi
Secara terpisah, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa keberhasilan program bantuan keuangan daerah sangat bergantung pada kuatnya sinergi antarperangkat daerah.
Menurutnya, BKK bukan sekadar transfer dana, melainkan instrumen percepatan pembangunan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan manfaat.
“Sinergi yang baik adalah kunci agar penyaluran BKK berjalan optimal dan transparan. Dengan pengawasan dan koordinasi yang ketat, program ini diharapkan benar-benar mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Sulawesi Barat,” ungkap Ali Chandra.
Dampak Positif bagi Pembangunan Kabupaten
Melalui sinkronisasi ini, diharapkan kendala administratif yang sering muncul dalam proses penyaluran bantuan dapat diminimalisir. Fokus utama pemerintah adalah agar dana tersebut segera terserap oleh pemerintah kabupaten untuk membiayai program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pemprov Sulbar dalam mewujudkan manajemen keuangan daerah yang profesional dan berorientasi pada hasil nyata pembangunan.
Editor: Ammar
