Mamuju, 8enam.com.-Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi intensif guna menyusun Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Tahun 2026. Pertemuan yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan ini berlangsung di Ruang Rapat DLHK Sulbar, Senin (11/05/2026).
Langkah ini merupakan implementasi dari kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang memprioritaskan pembangunan berkelanjutan melalui pelestarian sumber daya alam dan penguatan ekosistem pesisir demi kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Kunci
Rapat kerja ini menghadirkan unsur perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, hingga praktisi lingkungan. Kepala DLHK Sulbar sekaligus Sekretaris KKMD Sulawesi Barat, Zulkifli Manggazali, menegaskan bahwa luasnya tantangan dalam pelestarian mangrove menuntut sinergi yang kuat dari semua pihak.
“Pengelolaan mangrove tidak bisa dilakukan secara parsial atau sektoral. Dibutuhkan sinergi mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat, agar ekosistem ini tetap terjaga sebagai warisan bagi generasi mendatang,” ujar Zulkifli saat memimpin rapat.
Agenda Strategis KKMD 2026
Dalam pertemuan tersebut, terdapat beberapa poin krusial yang dibahas sebagai fondasi kerja KKMD periode 2025–2028, di antaranya:
- Revisi Struktur Organisasi: Penyesuaian Surat Keputusan (SK) sesuai dengan nomenklatur baru.
- Evaluasi Data 2025: Pengumpulan dan sinkronisasi dukungan data kegiatan tahun berjalan.
- Penyusunan Rencana Aksi 2026: Pemetaan program rehabilitasi dan perlindungan kawasan pesisir yang lebih terarah.
Mangrove Sebagai Benteng Alami
Zulkifli menambahkan, rencana aksi tahun 2026 akan menitikberatkan pada upaya rehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi serta perlindungan terhadap hutan mangrove yang masih produktif. Mangrove dinilai bukan sekadar tumbuhan pesisir, melainkan benteng alami terhadap abrasi dan penjaga keseimbangan ekosistem laut yang berdampak langsung pada produktivitas nelayan.
”Penyusunan rencana aksi ini adalah langkah konkret agar program-program konservasi kita berjalan berkelanjutan dan memiliki dampak nyata, baik secara ekologis maupun ekonomis bagi warga pesisir Sulawesi Barat,” tambahnya.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun pola koordinasi yang solid antara instansi terkait sehingga Sulawesi Barat dapat menjadi model pengelolaan kawasan mangrove yang sukses di tingkat nasional.
Editor: Ammar
