Mamuju, 8enam.com.-Ruang rapat Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat mendadak tegang pada Kamis (4/6/2026). Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dicecar habis-habisan dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan APBD serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026.
DPRD Sulbar membongkar rapor merah performa keuangan daerah: realisasi PAD Sulbar saat ini mandek di angka 28 persen. Padahal, memasuki pertengahan tahun ini, capaian pendapatan wajib hukumnya sudah melampaui target minimal 48 persen.
Ke Mana Saja? 7 OPD Dipanggil Menghadap
Rapat evaluasi krusial yang dipimpin oleh trio legislator Komisi II—Habsi Wahid, Jumiaty Mahmud, dan Haeruddin—ini menghadirkan bos-bos dari 7 OPD penopang ekonomi Sulbar.
Mulai dari Dinas Perkebunan; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Penanaman Modal dan PTSP; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; hingga Bapenda dan BPKAD.
Sorotan tajam langsung diarahkan pada lambatnya penyerapan anggaran dan loyonya pengumpulan pundi-pundi rupiah untuk kas daerah.
“Percepatan realisasi kegiatan harus disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan dan target yang telah ditetapkan. Jangan sampai program yang telah dianggarkan mengalami keterlambatan pelaksanaan!” cetus Habsi Wahid dengan nada tegas.
Satu Dinas Dipuji, Sisanya Kena Sentil Kreativitas
Di tengah rapor merah yang mendominasi, Dinas Perkebunan menjadi satu-satunya instansi yang selamat dari “amukan” Dewan. Dinas ini mendapat apresiasi tinggi karena berhasil tampil perkasa memenuhi, bahkan melampaui target PAD yang dibebankan.
Sementara untuk dinas-dinas lainnya, Komisi II meminta mereka berhenti mengeluh soal kondisi keuangan daerah dan mendesak agar rekomendasi pembenahan dari BPKAD segera dieksekusi, terutama program yang menyentuh masyarakat.
“Keterbatasan anggaran bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang dibutuhkan adalah kreativitas dan komitmen dalam menjalankan program,” sindir Jumiaty Mahmud.
Warning Keras untuk Semester Berikutnya
DPRD mencatat, rata-rata realisasi fisik dan program kerja dari OPD mitra Komisi II ini masih tiarap di bawah target. Defisit target hingga 20 persen pada sektor PAD ini menjadi alarm bahaya bagi jalannya visi pembangunan yang dicanangkan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Komisi II DPRD Sulbar menegaskan tidak akan tinggal diam dan bakal memperketat pengawasan di semester berikutnya. Jika performa 7 OPD ini tidak berubah, ancaman kegagalan target pembangunan daerah tahun 2026 sudah di depan mata. (Rls)
Editor : Ammar
