Polman, 8enam.com.-Langkah radikal untuk menyelamatkan harta kekayaan daerah dari ancaman mafia tanah dan konflik hukum terus digencarkan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak cepat menggandeng Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Polewali Mandar untuk mengunci legalitas fisik lahan daerah pada Selasa (7/7/2026).
Tidak tanggung-tanggung, tim gabungan bersenjata peralatan pemetaan standar nasional langsung mengepung dan mengukur enam lokasi strategis sekaligus di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Operasi senyap ini sengaja dipacu demi meminimalkan potensi sengketa lahan di masa depan yang kerap mengincar aset-aset milik pemerintah.
Ini Dia Enam Lokasi yang Menjadi Sasaran Pengukuran Massal:
Operasi pengamanan sertifikasi tanah ini menyisir klaster fasilitas publik penunjang pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
- SMA Negeri 1 Wonomulyo
- UPTD SLB Mapilli
- SMA Negeri 1 Campalagian
- UPTD SLB Campalagian
- Lahan Pengembangan SMA Negeri 1 Campalagian
- UPTD Taman Budaya Buttu Cippeng
Eksekusi taktis di lapangan dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pertanahan Disperkimtanhub Sulbar, Fauzan, bersama Tim Pensertifikatan Aset. Guna menghindari salah paham batas wilayah, tim ini turut mengunci koordinasi ketat dengan melibatkan para kepala sekolah, pengelola UPTD, serta aparat desa dan kelurahan setempat.
”Melalui sinergi yang kuat bersama ATR/BPN, kami optimistis seluruh target sertifikasi aset di Polman dapat diselesaikan sesuai jadwal, sehingga pemanfaatan fasilitas publik berjalan tanpa kendala hukum,” ungkap Kabid Pertanahan Sulbar, Fauzan.
Bongkar Kendala Administrasi: Penghambat Aliran Dana APBN
Selama ini, borok administratif berupa status tanah yang menggantung atau belum bersertifikat resmi kerap menjadi “jebakan batman” bagi daerah. Dampaknya fatal, kementerian di pusat sering kali menolak atau memblokir bantuan dana APBN untuk pembangunan gedung kelas baru maupun rehabilitasi fasilitas karena masalah legalitas lahan.
Oleh karena itu, aksi kejar tayang sertifikasi di bawah komando Gubernur Suhardi Duka (SDK) ini langsung disambut haru dan sukacita oleh para kepala sekolah dan pengelola UPTD di Polman.
”Pengamanan aset melalui sertifikasi bukan sekadar urusan administratif, melainkan investasi jangka panjang untuk melindungi hak negara dan mendukung peningkatan mutu pelayanan publik bagi masyarakat,” tegas Kepala Disperkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin.
Dengan dipasangnya patok ukur resmi dari BPN di enam titik raksasa Polman ini, Pemprov Sulbar resmi memperkuat benteng pertahanan aset daerah. Langkah ini sekaligus memastikan operasional belajar mengajar anak-anak sekolah di Bumi Malaqbi berjalan aman, nyaman, dan bebas dari gangguan hukum pihak luar. (Rls)
Editor : Ammar
