Mamuju, 8enam.com.-Status kepegawaian boleh saja paruh waktu, namun urusan disiplin dan mutu pelayanan publik tetap menjadi harga mati. Bergerak cepat menindaklanjuti arahan tegas Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sulbar, Murdanil, langsung memimpin rapat evaluasi besar-besaran bagi seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Tahun Anggaran 2026 pada Rabu (8/7/2026).
Rapat yang berlangsung di markas Biro Pemkesra ini dihadiri oleh jajaran petinggi struktural, mulai dari Kabag Pemerintahan Muh Dany Sadri, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Faisal, hingga Kasubbag Tata Usaha Burahim. Agenda ini sengaja digelar untuk membedah rapor kedisiplinan, tanggung jawab, serta capaian riil para pegawai di lapangan.
Bedah Performa Pegawai: Tiga Poin Harga Mati di Biro Pemkesra
Dalam forum interaktif yang berlangsung dinamis tersebut, manajemen tidak hanya melihat angka-angka capaian di atas kertas, tetapi juga membuka ruang diskusi untuk menguliti kendala teknis yang dihadapi para PPPK Paruh Waktu selama bertugas.
Ada tiga poin utama yang ditekankan dan dikunci oleh Murdanil demi mendongkrak performa birokrasi:
-
- Integritas Tanpa Batas: Menuntut komitmen moral yang tinggi dari setiap pegawai dalam menjalankan tugas administrasi maupun pelayanan masyarakat.
- Loyalitas dan Kerja Tim: Memotong ego sektoral dan mewajibkan pola komunikasi yang cair antarpegawai guna menciptakan ekosistem kerja yang responsif.
- Profesionalisme Efektif: Memastikan jam kerja yang fleksibel bagi tenaga paruh waktu tetap menghasilkan output kerja yang maksimal dan berdampak nyata.
”Evaluasi ini bukan untuk mencari-cari kekurangan atau kesalahan, tetapi menjadi momentum penting bagi kita semua untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja,” tegas Karo Pemkesra Sulbar, Murdanil.
Bentuk Birokrasi Responsif demi Bumi Malaqbi
Murdanil mengingatkan bahwa sekecil apa pun peran yang diamanatkan kepada para PPPK Paruh Waktu, mereka tetap merupakan mesin penggerak roda pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan urusan kesejahteraan rakyat.
Ia meminta seluruh jajaran untuk membuang jauh-jauh mentalitas kerja asal-asalan dan menggantinya dengan semangat kebersamaan demi mewujudkan birokrasi modern yang berorientasi penuh pada kepuasan publik.
”Saya berharap seluruh PPPK tetap menjaga disiplin, loyalitas, serta mampu bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan saling mendukung dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Murdanil.
Lewat sidang evaluasi berkala ini, Biro Pemkesra Sulbar mengirimkan pesan kuat bahwa reformasi birokrasi yang diusung duet pimpinan daerah tidak membedakan status kepegawaian. Semua lini dituntut bergerak dalam satu frekuensi: cepat, tepat, dan bersih demi kemajuan Sulawesi Barat. (Rls)
Editor : Ammar
