Mamuju, 8enam.com.-Sektor pelayanan kesehatan di Sulawesi Barat (Sulbar) kini berada di bawah pengawasan ketat. Menghadapi tantangan pelaporan yang dinilai belum optimal, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulbar mendadak mengunci ruang virtual dan mengumpulkan seluruh Direktur Rumah Sakit serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten se-Sulbar pada Rabu (8/7/2026).
Pertemuan evaluasi bertensi tinggi via Zoom Meeting yang dimulai sejak pukul 09.00 WITA ini digelar khusus untuk menguliti kepatuhan pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM). Langkah ini diambil setelah ditemukannya sejumlah rapor merah di lapangan terkait keterlambatan dan ketidaklengkapan data medis dari berbagai fasilitas kesehatan.
Menyisir Celah Kelalaian: Data Cacat Bisa Mengancam Nyawa Pasien
Pelaporan INM bukan sekadar urusan setor kertas di atas meja birokrasi. Indikator ini merupakan instrumen hidup yang memantau langsung jaminan keselamatan pasien dan performa riil dokter serta perawat di ruang perawatan.
Operasi penyisiran data yang dipimpin langsung oleh Kepala DKPPKB Sulbar ini membongkar tiga tantangan krusial:
- Penyakit Molor Jam Pelaporan: Banyak manajemen rumah sakit yang dinilai lambat dan tidak tepat waktu dalam menyetorkan data mutu periodik.
- Data Bolong-Bolong: Ditemukan ketidaklengkapan berkas indikator yang membuat sistem monitoring pusat kesulitan membaca performa rumah sakit.
- Gagap Mekanisme Petugas: Perlunya peningkatan pemahaman tingkat ekstrem bagi petugas operator di lapangan terhadap sistem pelaporan terbaru.
Gebrakan disiplin ini merupakan perwujudan dari instruksi strategis Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menuntut penguatan tata kelola pelayanan publik secara efektif tanpa toleransi terhadap kelalaian guna mengunci visi Sulbar Maju dan Sejahtera.
”Indikator Nasional Mutu merupakan cerminan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Karena itu, pelaporan harus dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu agar dapat menjadi dasar evaluasi!” tegas Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim.
Target Mutlak: Bangun Benteng Budaya Keselamatan Pasien
dr. Nursyamsi memperingatkan dengan keras bahwa akurasi data yang dikirimkan ke provinsi dan pusat akan menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan darurat medis ke depan. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan jajaran direksi rumah sakit wajib diperketat agar kualitas pelayanan tidak merosot.
”Melalui evaluasi ini, kami berharap seluruh rumah sakit semakin memperkuat komitmen terhadap budaya mutu dan keselamatan pasien,” tambahnya.
Dengan diketuknya hasil evaluasi pelaporan INM ini, DKPPKB Sulbar resmi memasang radar pemantau digital harian. Rumah sakit yang masih nekat menyetorkan data asal-asalan atau terlambat dipastikan akan langsung menerima sanksi teguran keras dalam sistem pembinaan mutu daerah. (Rls)
Editor : Ammar
