Mamuju, 8enam.com.-Jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus bergerak memperkuat kapasitasnya. Langkah ini diambil demi memastikan seluruh aliran anggaran daerah dikelola secara bersih, transparan, dan bebas dari penyelewengan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam agenda Sharing Session Pengelolaan Keuangan Daerah yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulbar. Acara berlangsung di Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Mamuju, Selasa (19/05/2026).
Mengusung tema besar “Tata Kelola Keuangan yang Baik dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara dan Praktik Pengawasan Keuangan”, agenda strategis ini juga diikuti oleh APIP Inspektorat Kabupaten Mamuju serta jajaran Inspektorat Kabupaten se-Sulbar secara daring.
Kolaborasi Kuat, Tutup Celah Kebocoran Anggaran
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir. Dalam sambutannya, Natsir melayangkan apresiasi tinggi atas terselenggaranya forum yang menjadi wadah kolaborasi sekaligus ajang upgrade kapasitas bagi para pengawas keuangan daerah ini.
Menurut Natsir, sinergi antarlembaga pengawasan adalah instrumen krusial dalam melahirkan tata kelola anggaran yang akuntabel.
“Saya menyambut baik kegiatan ini yang menghadirkan berbagai perspektif penting. Saya berharap forum ini dapat semakin memperkuat taji dan kapasitas Inspektorat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah,” tegas Natsir.
Langkah progresif ini juga menjadi bukti nyata eksekusi visi misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang meletakkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai salah satu pilar utama kepemimpinannya.
Hadirkan Mentor Berkelas: Dari DJPb, BPKP, hingga KPK
Tidak tanggung-tanggung, sesi berbagi ilmu ini menghadirkan para pakar dan pemegang otoritas pengawasan tinggi di tingkat regional maupun nasional sebagai narasumber.
Mereka yang mengupas tuntas aspek hukum hingga praktik pengawasan di lapangan antara lain:
- Syakran Budi (Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat)
- Rochmad Budiyono (Korwas Investigasi BPKP Sulawesi Barat)
- Basuki Haryono (Kasatgas Wilayah IV KPK RI)
Melalui kehadiran para mentor berkelas ini, jajaran APIP Inspektorat Daerah diharapkan mampu menjadikan forum tersebut sebagai ruang penyamaan persepsi sekaligus mempertajam “radar” pengawasan internal.
Ujung dari penguatan kapasitas ini adalah lahirnya pengelolaan keuangan daerah yang jauh lebih efektif, efisien, dan transparan, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten se-Sulawesi Barat.
Editor: Ammar
