Mamuju, 8enam.com.-Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kini dituntut untuk mengubah paradigma kerja. Pengawasan yang dilakukan tidak boleh lagi hanya sekadar berorientasi pada kepatuhan administratif di atas kertas, melainkan harus mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), M. Natsir, saat membawakan keynote speech dalam acara Sharing Session Pengelolaan Keuangan Daerah. Agenda ini digelar oleh Kanwil DJPb Sulbar di Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Mamuju, Selasa (19/05/2026).
Di hadapan jajaran APIP Inspektorat Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar, M. Natsir menekankan pentingnya penguatan posisi Inspektorat sebagai early warning system (sistem peringatan dini) bagi pemerintah daerah.
”Peran konsultatif APIP juga perlu terus ditingkatkan dengan tetap menjaga integritas dan profesionalisme,” tegas Natsir.
Selaras dengan Misi Gubernur SDK: Tertib dan Transparan
Langkah penguatan benteng pengawasan ini, lanjut Natsir, sangat sejalan dengan misi besar Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam mengomandoi reformasi birokrasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Natsir mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan negara wajib hukumnya dilaksanakan secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, serta bertanggung jawab.
Oleh karena itu, forum ini dinilai memiliki nilai strategis yang luar biasa untuk menyamakan frekuensi dan memperkuat integritas para “jaksa internal” pemerintah tersebut.
Keroyokan Jaga Uang Negara Bersama KPK dan BPKP
Guna membedah tuntas praktik pengawasan yang ideal, sharing session bertajuk “Tata Kelola Keuangan yang Baik dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara dan Praktik Pengawasan Keuangan” ini juga menghadirkan tiga pilar narasumber berbobot:
- Syakran Budi (Kepala Kanwil DJPb Sulbar)
- Rochmad Budiyono (Korwas Investigasi BPKP Sulbar)
- Basuki Haryono (Kasatgas Wilayah IV KPK RI)
Kehadiran para pakar lintas lembaga ini diharapkan menjadi momentum emas untuk mempererat sinergi “keroyokan” antara DJPb, BPKP, KPK, serta jajaran Inspektorat wilayah di Sulbar.
Melalui kolaborasi erat ini, kapasitas Inspektorat di tingkat provinsi maupun kabupaten dipastikan akan semakin tajam dalam mengawal iklim investasi dan pembangunan di Sulawesi Barat agar bebas dari praktik korupsi.
Editor: Ammar
