Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat memperketat pengawasan terhadap penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik. Melalui partisipasi aktif dalam Tim Verifikasi, BPKAD memastikan setiap usulan anggaran yang masuk memenuhi standar transparansi dan administrasi yang berlaku, Selasa (21/04/2026).
Langkah ini merupakan implementasi dari misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan taat azas.
Verifikasi Administrasi Secara Cermat
Rapat yang digelar di kantor Badan Kesbangpol Sulbar ini bertujuan membedah proposal bantuan keuangan parpol sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2026. Plt. Kasubid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah I BPKAD Sulbar, Muhammad Apriady, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan dokumen secara mendalam.
“Secara teknis, kami melakukan validasi data dukung, pemeriksaan program kerja parpol, hingga pencocokan dengan regulasi terbaru. Hal ini dilakukan agar penyaluran bantuan keuangan benar-benar tepat sasaran dan memiliki landasan hukum yang kuat,” jelas Apriady.
Menjamin Prinsip Transparansi
Keterlibatan BPKAD dalam tim verifikasi ini sangat krusial, terutama untuk memastikan aspek penganggaran dan mekanisme pertanggungjawaban nantinya berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian adalah prioritas utama dalam memproses dana bantuan tersebut.
“Verifikasi ini adalah tahapan krusial. Kami berkomitmen untuk mengawal setiap prosesnya agar memenuhi prinsip akuntabilitas. BPKAD ingin memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik demi mendukung tata kelola keuangan daerah yang sehat,” tegas Ali Chandra.
Sinergi Antarlembaga
Proses verifikasi ini melibatkan kerja sama lintas sektoral antara Kesbangpol dan BPKAD. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat di Sulawesi Barat melalui pengelolaan bantuan keuangan parpol yang tertib administrasi.
Dengan pengawasan ketat sejak tahap proposal, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimis penyaluran bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2026 dapat berjalan lancar tanpa kendala administratif di masa mendatang.
Editor: Ammar
