8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Bupati Mamuju Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi mengajak semua komponen termasuk lembaga legislatif untuk saling bahu membahu dan berkolaborasi dalam membangun Mamuju ditengah tantangan efesiensi anggaran.
Hal itu disampaikan pada pidato perdana saat menghaditi Rapat Paripurna DPRD Mamuju untuk menyampaikan visi dan misi di hadapan forum dewan yang dipimpin ketua DPRD Mamuju H. Syamsuddin Hatta, Selasa (4/3/2025).
Dalam pembacaan pidato yang dihadiri segenap anggota DPRD Mamuju itu, para kepala perangkat daerah, camat dan lurah, serta perwakilan Forkopimda, Sutinah Suhardi mengutarakan Visi Mamuju Keren masih menjadi tagline utama yang akan dilanjutkan pada kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Yuki Permana.
Usai menjabarkan misi dan sejumlah rencana program prioritas, Bupati lantas menggambarkan realitas terhadap tantangan yang harus dihadapi bersama dalam mengaktualisasi visi dan misi yang telah dirumuskan sebelumnya.
Kata Sutinah, saat ini telah terjadi anomali yang tidak pernah terprediksi sebelumnya berupa efisiensi anggaran didasarkan pada Instruksi Presiden No 1 tahun 2025, yang menekankan efisiensi serta penyesuaian alokasi transfer ke daerah.
Ditambahkan, adanya efisiensi ini dipastikan akan berdampak pada sejumlah rencana program yang tentu juga dapat membawa efek terhadap kemampuan merealisasi visi dan misi yang telah direncanakan.
Untuk itu Bupati yang baru saja mengikuti retreat di Magelang ini mengharapkan agar semua komponen termasuk lembaga legislatif untuk bersama-sama “mengencangkan ikat pinggang” dan dapat bahu-membahu serta berkolaborasi menghadapi tantangan tersebut.
“Ibarat kata bijak ‘berat sama dijinjing ringan sama dipikul’ oleh sebab itu kita harus kompak untuk beradaptasi dengan kondisi ini,” pinta Sutinah.
Namun demikian, untuk mengimbangi pelambatan pada sektor pembangunan infrastruktur, Bupati bersama Wakil Bupati telah menginstruksikan segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk tetap mempertahankan kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta layanan sosial kemasyarakatan, agar masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah di tengah keterbatasan yang harus dihadapi.
(Diskominfosip/AR)
