Sabtu , Oktober 24 2020
Home / Daerah / Soal Insentif Tenaga Medis Yang Belum Dibayarkan, Begini Penjelasan Direktur RSUD Sulbar

Soal Insentif Tenaga Medis Yang Belum Dibayarkan, Begini Penjelasan Direktur RSUD Sulbar

Direktur RSUD Sulbar, dr Hj. Indahwati Nursyamsi

Mamuju, 8enam.com.-Tenaga medis sebagai garda terdepan, yang berinteraksi langsung dengan pasien positif terjangkit Covid-19, dihadapkan pada tingginya risiko terpapar pandemi tersebut.

Namun hal itu tidak menyurutkan semangat tenaga medis merawat dan memberikan dukungan moril pada pasien. Mereka tetap berjibaku di dalam ruang isolasi.

Salah seorang tenaga kesehatan yang identitasnya enggan disebut mengungkapkan risiko yang mereka hadapi ketika menangani pasien Covid-19, tak sebanding dengan kesejahteraan yang mereka terima.

Sementara insentif yang dijanjikan pemerintah, tak kunjung tiba. Alih-alih, mereka kini malah dirumahkan.

“Kami tidak berharap untuk dibeginikan, rasanya terzolimi. Kami mau menanyakan keselamatan kami, kami mau menanyakan hak-hak kami, cuman kok akhirnya kami begini, dirumahkan. Miris sekali rasanya,” ujarnya kepada laman ini, Jum’at (24/7/2020).

Menyikapi hal itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Regional Provinsi Sulawesi Barat dr. Hj. Indahwati Nursyamsi mengatakan, soal insentif untuk tenaga medis itu sudah ada Pergubnya. Bahkan pihaknya mengaku sudah menyurat ke Dinkes Sulbar meminta agar bisa dibayarkan.

“Adami Pergubnya, saya sudah bersurat juga ke Dinkes meminta agar bisa di bayarkan. Bulan april lalu, karena sudah selesai LPJ, yang lain tergantung LPJnya,” kata dr. Indahwati Via WhatsApp Jum’at (24/7/2020)

Di tanya jika seandainya para tenaga kesehatan mogok kerja dengan alasan insentif mereka tak kunjung di bayarkan, dr. Indahwati mengatakan, pasti kewalahan.

“Pasti kita kewalahan. Tapi kan bukan tidak mau di bayarkan, hanya menunggu regulasi saja kemarin, karena akan jadi temuan juga jika kita tidak ikut aturannya Pemerintah. Jangan sampai terjadi salah bayar, kan repot,” ujarnya.

Terkait SK petugas kesehatan dr. Indahwati menyarankan agar komfirmasi ke Dinkes, karena yang pihaknya ajukan tadi adalah SK isolasi, belum SKnya RS Karantina.

“Kalo SK RS Karantina itu melalui BTT. Kalo isolasi di kirim ke Kemenkes, nah itu saya tidak tau uang darimana yang dipake bayar,” ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar dr. Muh Ihwan saat di konfirmasi mengenai Pergub sebagai syarat insentif tenaga kesehatan menjelaskan, Pergub sudah ada, menunggu salinan dari Kepala Biro selanjutnya diajukn ke BPKAD. Untuk yang di RS provinsi anggaran masuk ke Kasda sebagai BOK tambahan, diproses di Dinkes selanjutnya ke BPKAD.

“Harapan Nakes utuk cair sebelum lebaran, semoga bisa terwujud,” ujar dr. Muh. Ihwan. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *