Mamuju, 8enam.com.-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Stakeholder’s Day 2026 yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Kamis (30/04/2026).
Dalam kegiatan bertema “Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”, DKP Sulbar resmi dianugerahi penghargaan sebagai peraih nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) APBN Tahun 2025 Terbaik Kedua.
Integritas Panca Daya dalam Ekonomi Biru
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang hadir sebagai keynote speaker, menegaskan bahwa capaian ini sejalan dengan misi Panca Daya, khususnya pada poin penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Gubernur SDK menekankan bahwa integritas dan akuntabilitas adalah harga mati dalam melayani masyarakat, terutama di sektor bahari yang merupakan tumpuan hidup sebagian besar warga Sulawesi Barat.
Diplomasi Infrastruktur: Usul Cold Storage dan Fishfinder
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, memanfaatkan momentum ini untuk melakukan diplomasi strategis di hadapan Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan KKP RI, Syahril Abdul Raup. Safaruddin mengusulkan sejumlah langkah konkret untuk memperkuat nelayan lokal, di antaranya:
-
- Modernisasi Teknologi: Pengadaan fishfinder (alat pelacak ikan) untuk efisiensi penangkapan.
- Sarana Prasarana: Penguatan alat tangkap dan sarana pendukung lainnya.
- Rantai Dingin: Pembangunan cold storage dan ice storage di wilayah Sulbar guna menjaga kualitas dan harga komoditas hasil laut.
”Penghargaan ini bukan sekadar angka, tapi cerminan pelayanan kami kepada nelayan. Prestasi ini memotivasi kami untuk memastikan setiap rupiah uang negara berdampak pada kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Safaruddin.
Menjawab Tantangan Sektor Perikanan
Dalam sesi diskusi yang dipandu Kepala KPPN Mamuju, Ferry Taufik S, terungkap data bahwa mayoritas nelayan di Sulbar (11.231 unit) masih menggunakan armada di bawah 5 GT. Kondisi ini menjadi tantangan besar di tengah isu perubahan iklim, overfishing, dan IUU Fishing.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Syakran Rudi, mendorong seluruh lembaga untuk memaksimalkan belanja APBN guna mendukung Ekonomi Biru (Blue Economy). Dukungan ini diharapkan mampu mentransformasi nelayan tradisional menjadi lebih berdaya saing.
Acara yang turut dihadiri oleh Kapolda Sulbar dan jajaran pejabat tinggi pratama ini menandai sinergi kuat antara pengelolaan keuangan negara dan visi pembangunan kelautan berkelanjutan di Bumi Manakarra.
Editor: Ammar
