Mamuju, 8enam.com.-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus berakselerasi memperkuat kapasitas fiskal daerah. Langkah ini dilakukan dengan mendalami kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) melalui Focus Group Discussion (FGD) strategis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI secara daring, Rabu (29/04/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), guna memastikan daerah mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah dinamisnya kebijakan fiskal nasional.
Sinergi Pusat-Daerah untuk Pelayanan Publik
Hadir dalam forum tersebut Asisten Administrasi Umum Setda Sulbar, Habibi Azis, didampingi Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan TI, Muh. Saleh, serta Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Gaffar.
FGD ini mengupas tuntas formulasi terbaru pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga Dana Transfer Khusus (DTK). Pemahaman mendalam atas instrumen ini dinilai sangat krusial agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat merancang perencanaan anggaran yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Optimalisasi PAD Berbasis Digital
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa pemahaman terhadap kebijakan pusat adalah bekal utama untuk menciptakan strategi pendapatan yang terukur dan berkelanjutan.
“Melalui FGD ini, kita mendapatkan pemahaman komprehensif terkait arah kebijakan TKD dari pemerintah pusat. Ini menjadi modal penting bagi daerah untuk merumuskan strategi peningkatan PAD yang lebih optimal, terutama melalui penguatan sistem digital,” ujar Abdul Wahab.
Ia menambahkan, penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem digital akan menjadi kunci dalam meminimalisir kebocoran pendapatan serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Menuju Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel
Keikutsertaan Bapenda dalam forum ini selaras dengan visi Gubernur SDK dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kemandirian fiskal yang kuat, Sulawesi Barat diharapkan tidak hanya bergantung pada dana transfer, tetapi mampu berdiri tegak melalui optimalisasi potensi sektor unggulan daerah.
“Sinergi adalah kunci. Kami akan terus mendorong inovasi agar setiap rupiah pendapatan daerah benar-benar mampu menopang pembangunan yang inklusif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan seluruh masyarakat di Bumi Manakarra,” pungkasnya.
Dengan penguatan fondasi fiskal ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis dapat terus menjalankan program-program prioritas pelayanan dasar secara merata dan berkualitas di masa mendatang.
Editor: Ammar
