Mamuju, 8enam.com.-Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3APMD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan langkah konkret guna memastikan bantuan sosial menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan. Tim terjun langsung melakukan verifikasi lapangan terhadap calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) di Kabupaten Mamuju, Rabu (29/04/2026).
Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Dinsos P3APMD Sulbar, Aditya, dengan menyisir rumah-rumah warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Sinkronisasi Data dengan Kondisi Riil
Langkah verifikasi langsung ini merupakan instruksi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), guna menjamin bantuan pemerintah tidak salah sasaran. Tim didampingi Koordinator PKH Provinsi dan Koordinator Kabupaten (Korkab) Mamuju untuk memotret kondisi sosial ekonomi warga secara objektif.
“Kami ingin memastikan setiap bantuan melalui program PPSE ini tepat sasaran. Pendekatan door to door dinilai lebih efektif karena kami bisa melihat gambaran utuh kondisi nyata warga, bukan sekadar data administratif di atas kertas,” ujar Aditya.
Menjaga Akuntabilitas dan Transparansi
Kepala Dinsos P3APMD Sulbar, Darmawati, menegaskan bahwa verifikasi lapangan adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas penyaluran bantuan. Melalui pencocokan data yang ketat, potensi penyimpangan atau salah sasaran dapat diminimalisir sejak dini.
“Kami terus berupaya agar seluruh program bansos, termasuk PPSE, menyasar masyarakat yang berhak. Ini adalah langkah penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah daerah,” tegas Darmawati.
Mendorong Kesejahteraan Masyarakat
Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sendiri dirancang untuk memberikan stimulasi ekonomi bagi keluarga kurang mampu agar dapat lebih mandiri secara finansial. Dengan data yang valid dan mutakhir, program ini diharapkan memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Barat.
Aksi turun ke lapangan ini memberikan pesan kuat bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur SDK sangat memperhatikan detail kehidupan warga hingga ke pelosok, demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Bumi Manakarra.
Editor: Ammar
