Selasa , Juli 14 2020
Home / Advetorial / Raker Tindak Lanjut LHP, Usman Suhuriah Sampaikan Ini

Raker Tindak Lanjut LHP, Usman Suhuriah Sampaikan Ini

Mamuju, 8enam.com.-Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah Semester II Tahun 2019, DPRD Sulbar terus lakukan pengawalan

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah berharap, tugas Tim Tindaklanjut Perbaikan LHP yang diserahkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulbar akhir 2019 lalu segera diselesaikan.

“Kita harap lebih giat lagi ke depan. Karena ukuran keberhasilan dari tim itu pada akhirnyan akan diketahui apakah Sulbar masih layak menerima WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ujar Usman, Selasa (17/3/2020).

Dia mengatakan, hasil dari Tindak lanjut LHP ini akan dituangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Gubernur dan diaparkan melalui sidang Paripurna.

Diketahui sebelumnya, BPK Sulbar menyerahkan LHP atas Kinerja dan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah Semester II Tahun 2019, terhadap sejumlah Pemda Lingkup Sulbar, 17 Desember 2019.

Kepala Perakilan BPK Sulbar, Edyu Oktain Panjaitan saat itu menyampaikan, LHP tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan belanja daerah guna meningkatkan pembangunan manusia. Hal itu juga selaras dengan amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pasal 17 ayat (4) dan (6) yang menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD serta disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Adapun catatan untuk Pemprov Sulbar dari BPK lebih kepada bidang peningkatan Kualitas Pembelajaran dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 Tahun untuk tahun ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019, pada Pemprov Sulbar dan Instansi Terkait lainnya.

Pada bidang itu, BPK menemukan Pemprov belum menjalankan sistem penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid.

Selain itu, belum memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi Kurikulum 2013 dan belum sepenuhnya melakukan revitalisasi SMK dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan sesuai kebutuhan. (**)

Advetorial

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *