Mamuju, 8enam.com.-Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat dalam merampungkan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2026. Melalui rapat koordinasi yang digelar Senin (27/04/2026), pemerintah provinsi juga mempertegas mekanisme pelaporan pelaksanaan Work From Home (WFH) sebagai bagian dari optimalisasi kinerja birokrasi.
Langkah evaluasi ini merupakan turunan langsung dari misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan penyediaan pelayanan dasar berkualitas bagi masyarakat.
Finalisasi Nilai Pelayanan Publik
Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, menginstruksikan seluruh tim evaluator untuk bekerja secara solid dan terintegrasi. Ia menekankan bahwa kualitas hasil evaluasi sangat bergantung pada koordinasi tim yang kuat, bukan kerja individu.
“Saya harapkan seluruh anggota tim bekerja secara terkoordinir dan selalu saling berkoordinasi. Target kita, seluruh hasil penilaian evaluasi PEKPPP tahun 2026 sudah harus final pada pekan depan,” tegas Subuki saat memimpin rapat di ruang Bagian Tatalaksana.
Optimisme serupa disampaikan oleh anggota tim evaluasi, Baharuddin, yang memastikan bahwa proses perampungan nilai akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan guna menjaga ritme reformasi birokrasi di Sulbar.
Penertiban Laporan WFH dan Penghematan Anggaran
Selain masalah pelayanan publik, rapat ini juga membahas tindak lanjut pelaporan WFH baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Subuki menjelaskan bahwa laporan dari kabupaten harus diterima provinsi paling lambat tanggal 2 setiap bulannya untuk menjaga ketertiban administrasi.
Untuk memastikan data yang dihasilkan akurat dan transparan, Biro Organisasi melakukan sinkronisasi lintas instansi:
- Penghematan Anggaran: Data bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- Kepegawaian: Data jumlah ASN yang menjalani WFH setiap hari Jumat dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
- Aktivitas Masyarakat: Data terkait Car Free Day (CFD) disuplai oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf).
Sinergi untuk Efektivitas Kerja
Guna memudahkan koordinasi pelaporan, setiap kabupaten diimbau untuk membentuk tim khusus. Sinergi ini diharapkan tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang lebih efektif terkait pola kerja ASN dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat Sulawesi Barat.
Editor: Ammar
