Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dijadwalkan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Andi Depu, Kamis (30/04/2026). Forum strategis ini dirancang sebagai ajang evaluasi menyeluruh untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga ke tingkat kabupaten berjalan selaras dan tepat sasaran.
Agenda ini merupakan perwujudan dari visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam membangun birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.
Evaluasi Kolektif Berbasis Aturan
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menjelaskan bahwa Rapim ini merupakan implementasi dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Regulasi tersebut mengamanatkan peran vital Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk melakukan pengendalian serta evaluasi pembangunan secara berkala.
“Rapim ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan ruang evaluasi bersama untuk memastikan arah kebijakan pembangunan tetap konsisten di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Kita ingin menyamakan frekuensi antara provinsi dan kabupaten,” jelas Amujib.
Libatkan Mitra Strategis: BPKP dan DJPb
Berbeda dengan rapat koordinasi biasa, Rapim kali ini melibatkan instansi vertikal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Keterlibatan mitra strategis ini bertujuan untuk:
- Audit Perencanaan: Membedah hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran agar lebih efisien.
- Laporan Kinerja Daerah: Mendengarkan langsung pemaparan capaian kinerja dari para bupati se-Sulawesi Barat.
- Akuntabilitas Fiskal: Memastikan penyerapan anggaran berjalan sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.
Data Sebagai Pijakan Pengambilan Kebijakan
Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, menegaskan bahwa seluruh bahan pembahasan dalam Rapim telah berbasis pada data asersi yang valid. Bapperida telah merampungkan pengisian formulir evaluasi dari BPKP sebagai instrumen utama pembedah kinerja.
“Data akurat adalah kunci. Melalui data ini, para kepala daerah bisa melihat secara objektif bagian mana yang sudah mencapai target dan apa saja yang memerlukan perbaikan segera di lapangan,” tutur Angga.
Melalui Rapim Triwulan I ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif. Sinergi yang kuat antar-pimpinan daerah diharapkan mampu mempercepat realisasi program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di Bumi Manakarra.
Editor: Ammar
