Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan keseriusannya dalam mendukung penguatan instansi vertikal di daerah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Sulbar, Maddareski Salatin, mendampingi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI, Mugiyanto, meninjau lokasi rencana pembangunan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian HAM di Mamuju, Selasa (28/04/2026).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan serta melakukan kajian teknis awal sebelum proses konstruksi fisik dimulai.
Dukungan Lahan dan Infrastruktur Strategis
Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin, menegaskan bahwa Pemprov Sulbar berkomitmen penuh mendukung kebutuhan sarana dan prasarana kementerian baru tersebut. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), untuk mempercepat hadirnya layanan pemerintah pusat di Bumi Manakarra.
“Kami mendukung penuh, mulai dari tahap perencanaan, kesiapan lahan, hingga infrastruktur pendukungnya. Pemilihan lokasi dilakukan secara strategis dengan mempertimbangkan aspek kemudahan akses bagi masyarakat dan potensi pengembangan kawasan di masa depan,” ujar Maddareski.
Mendekatkan Layanan HAM ke Masyarakat
Kehadiran Kanwil Kementerian HAM di Sulawesi Barat dipandang sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal. Dengan adanya kantor perwakilan sendiri, akses masyarakat terhadap layanan konsultasi maupun pengaduan terkait HAM akan menjadi lebih dekat dan efisien.
Wamenham RI, Mugiyanto, menjelaskan bahwa pembangunan kantor wilayah ini adalah bagian dari mandat kementerian untuk memperkuat pelaksanaan tugas pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di daerah.
“Keberadaan Kanwil di Sulbar akan meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan program-program HAM. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan negara hadir lebih dekat dengan masyarakat dalam urusan hak asasi,” tutur Mugiyanto.
Sinergi Pusat dan Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan bahwa seluruh proses penyediaan lahan akan berjalan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga memperkuat fondasi kelembagaan HAM yang solid di Sulawesi Barat.
Maddareski menambahkan bahwa koordinasi intensif antara Dinas Perkimtanhub—melalui Bidang Pertanahan—dengan tim teknis kementerian akan terus dilakukan guna menjamin pembangunan berjalan tertib dan tepat waktu sesuai standar yang telah ditetapkan.
Editor: Ammar
