Mamasa, 8enam.com.-Urusan bantuan sosial sering kali diwarnai isu “salah sasaran”. Namun, Pemprov Sulawesi Barat tampaknya tak mau main-main dalam menyalurkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun ini.
Guna memastikan setiap unit rumah jatuh ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Sulbar menggelar Ekspose Finalisasi Calon Penerima Bantuan RTLH Mamasa 2026 di Kantor Dinas Perkimtan Kabupaten Mamasa, Kamis (30/7/2026).
Langkah apa yang sebenarnya dilakukan Pemprov Sulbar hingga para lurah dan kepala desa dikumpulkan dalam forum ini?
Dibuka Transparan, Data ‘Bermasalah’ Langsung Diklarifikasi
Bukan sekadar formalitas tanda tangan, forum ini menjadi “ujian akhir” bagi data calon penerima bantuan. Jajaran Dinas Perkimtanhub Sulbar mengumpulkan para lurah, kepala desa, tim teknis, hingga pendamping program untuk membedah data satu per satu secara terbuka.
Jika ditemukan data yang tidak cocok dengan kondisi lapangan atau kelengkapan administrasi yang janggal, forum langsung meminta klarifikasi detik itu juga.
Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin, menegaskan bahwa bantuan ini adalah hak masyarakat kurang mampu, bukan wadah untuk “titipan” kepentingan tertentu.
”Setiap data harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Kami ingin memastikan tidak ada data yang dimanipulasi atau diintervensi,” tegas Maddareski di hadapan para peserta.
Rumah Layak untuk Dongkrak Kualitas Hidup
Program prioritas di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), ini diposisikan lebih dari sekadar perbaikan fisik bangunan. Maddareski menyebut bahwa hunian yang aman, sehat, dan nyaman adalah fondasi dasar untuk meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, serta kesehatan keluarga penerima manfaat.
”Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak. Seluruh pihak harus bekerja secara profesional dan jujur,” lanjutnya.
Sinergi Kuat Demi Mamasa
Keterlibatan aktif para kepala desa dan lurah menjadi kunci utama dalam finalisasi ini. Sebagai pihak yang paling paham peta ekonomi warga di wilayahnya, masukan dari pemerintah desa menjadi benteng utama agar tidak ada warga miskin yang terlewat.
Melalui filter ketat dan transparansi dalam proses finalisasi ini, Pemprov Sulbar optimistis penyaluran bantuan RTLH 2026 di Kabupaten Mamasa akan menjadi contoh tata kelola bantuan yang bersih, akuntabel, dan tepat sasaran.
Editor : Ammar
