Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) strategis terkait pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rabu (29/04/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI ini diikuti secara daring guna menyelaraskan kebijakan fiskal pusat dan daerah.
Sinkronisasi Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil
Dalam forum tersebut, jajaran BPKAD Sulbar mendalami berbagai formulasi terbaru mengenai pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga Dana Transfer Khusus (DTK). Pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan pusat ini dinilai krusial agar perencanaan anggaran di daerah berjalan presisi.
Mohammad Ali Chandra menegaskan bahwa pemahaman komprehensif atas regulasi Kemenkeu merupakan modal utama dalam menyusun kebijakan keuangan yang sehat.
“Kami mendapatkan bekal penting terkait formulasi pengalokasian TKD serta strategi peningkatan PAD. Hal ini sangat diperlukan agar pemerintah daerah mampu menyusun kebijakan keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Ali Chandra.
Mendorong Transparansi dan Pelayanan Dasar
Langkah BPKAD ini merupakan implementasi nyata dari visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK). Fokus utamanya adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terpenuhi secara merata dan berkualitas.
Beberapa poin penguatan yang menjadi perhatian dalam FGD tersebut meliputi:
- Optimalisasi Penerimaan: Menggali potensi-potensi PAD baru yang berkelanjutan.
- Akuntabilitas: Memastikan setiap dana transfer dikelola sesuai peruntukan dan regulasi terbaru.
- Sinergi Fiskal: Membangun komunikasi dua arah antara pusat dan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah
Keikutsertaan BPKAD Sulbar dalam forum ini diharapkan mampu memicu peningkatan kemandirian fiskal daerah. Dengan pengelolaan sumber pendapatan yang efektif, ketergantungan terhadap dana pusat dapat diimbangi dengan penguatan sektor pendapatan internal.
”Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama. Jika tata kelola keuangan kita kuat, maka pembangunan daerah akan lebih lincah dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Barat,” pungkas Ali Chandra.
Editor: Ammar
