Pasangkayu di Ganjar Penghargaan Sebagai Kabupaten Peduli HAM

Pasangkayu, 8enam.com.-Kabupaten Pasangkayu adalah salah satu dari empat kabupaten di Provinsi Sulbar yang diganjar penghargaan kabupaten peduli HAM, pada peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia ke 74 tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Penghargaan Ini diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal HAM pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Ke-74 Tahun 2022, yang dihelat di Golden Ball Room Hotel Sultan & Residence Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022) yang diterima oleh Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu, Dr. Hj. Herny Agus.

“Penghargaan ini hakekatnya kepada masyarakat kabupaten Pasangkayu, dimana penghargaan ini untuk masyarakat Pasangkayu, dan kami sangat bersyukur serta mengapresiasi atas kabupaten Peduli HAM tahun 2022 ini,” kata Dr. Hj. Herny Agus.

Dengan penghargaan ini kata Hj Herny, diharapkan dapat memacu masyarakat Pasangkayu untuk lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap HAM.

“Kami berupaya penuh untuk memenuhi hak hak masyarakat Pasangkayu diberbagai bidang,” ucapnya.

Sementara, Kepala Bagian Hukum Pasangkayu, Mulyadi juga menyampaikan bahwa penghargaan kabupaten peduli HAM Tahun 2022 merupakan tindak-lanjut dari ketentuan peraturan Menteri Hukum & HAM, Nomor 22 Tahun 2021 tentang kriteria daerah/kota peduli HAM.

Ia mengungkapkan, ada beberapa parameter yang dinilai, diantaranya yaitu hak atas bantuan hukum, informasi, turut serta dalam pemerintahan, kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan, serta lingkungan yang berkelanjutan.

“Dari berbagi parameter itu, kabupaten Pasangkayu berhasil meraih penghargaan tersebut,” ujarnya.

Diketahui, Puncak peringatan hari HAM Sedunia Ke-74 Tahun dibuka oleh wakil presiden (Wapres) RI, KH. Ma’ruf Amin yang didamping oleh menteri Hukum Dan HAM Yasonna H. Laoly.

Pada kesempatan tersebut, Wapres mengajak untuk membangun pondasi HAM di Indonesia walaupun beliau mengakui masalah penegakan HAM Masih Belum bisa dituntaskan sepenuhnya dan persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

Wapres juga mengharapkan dukungan, bantuan dan kerjasama dari seluruh pihak untuk bersama-sama menangani penegakan HAM di Indonesia.

Laporan : Hbr