8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) berkomitmen untuk mewujudkan azas transfaransi pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, Pelayanan publik maupun pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) yang berbasis online harus diimplementasikan saat ini oleh Pemprov, Pemkab dan perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah yang jauh lebih baik.
“Pelaksanaan SP2D online ini merupakan sebuah komitmen Pemprov dan Pemkab se Sulbar, dalam rangka melaksanakan optimalisasi terhadap pelayanan, sekaligus komitmen dalam perwujudan azas transparasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya terhadap prosedur pengeluaran kas,” kata Ali Baal Masdar pada acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama implementasi sistem SP2D online dan integritasi aplikasi Samsat di Kantor BPKP Sulbar, Rabu (15/5/2019).
“Kerjasama dalam pengembangan non tunai pengelolaan keuangan ini, tentunya akan semakin memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan keterlibatan seluruh Pemkab se -Sulbar dalam kerjasama ini menandakan bahwa, mereka komitmen dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih transparan, sekaligus komitmen dalam menjalin hubungan baik bersama Bank Sulselbar,” sambung Ali Baal.
Ia juga berkomitmen akan bersinergi dengan seluruh pihak dalam rangka mendorong kemajuan pembangunan Sulawesi Barat ke arah yang lebih baik di masa akan datang, karena hal tersebut muaranya adalah untuk perbaikan kesejahtraan masyarakat dan akan sangat menunjang terpenuhnya kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
“Saya Berharap, semangat pembangunan daerah melalui penguatan pengelolaan keuangan, dan kerjasama ini dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah demi tercapainya cita-cita Pemprov Sulbar menjadi daerah yang maju dan mala’biq,” ungkapnya.
Sementara itu, Kakanwil BPKP Sulbar, Fauqi Achmad Kharir mengatakan, SP2D merupakan suatu sarana untuk mempercepat proses pencairan anggaran di pemerintah daerah, yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan melewati berbagai tahapan dan berbagai resiko, SP2D online meminimalisir resiko yang biasa dihadapi melalui proses manual misalnya, pengembalian berkas SP2D karena kesalahan nomor rekening penerima.
“Penerapan SP2D online juga mendukung pelaksanaan pelaksanaan monitoring kondisi kas daerah secara realtime, sehingga proses pengelolaan keuangan dapat lebih terkontrol,” kata Fauqi.
Fauqi Achmad menekankan, sebagai bagian dari penerapan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dirasa perlu untuk menguatkan pengendalian dalam pengelolaan keuangan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, di perlukan perbaikan sedikitnya dua hal yaitu SPIP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). (deni)
