Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat efisiensi tata kelola keuangan daerah di tengah tantangan penyesuaian anggaran nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, memimpin langsung Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulbar di Ruang Rapat Sekda, Jumat (6/11/2026).
Rapat evaluasi tersebut dihadiri Sekretaris Bapenda Sulbar, Nuruddin Rachman, beserta jajaran pejabat teknis guna membedah realisasi penerimaan fiskal daerah, memetakan potensi retribusi/pajak yang belum tergarap maksimal, serta merumuskan strategi penanganan hambatan pencapaian target PAD menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Identifikasi Potensi & Solusi Konkret Hambatan Penerimaan
Dalam arahannya, Sekprov Junda Maulana menegaskan bahwa evaluasi rutin realisasi PAD merupakan instrumen vital untuk mengukur efektivitas kinerja pendapatan daerah dan memastikan seluruh alokasi pembangunan memiliki penopang anggaran yang sehat.
”Evaluasi ini harus menjadi basis data objektif untuk melihat sejauh mana alokasi target pendapatan telah terealisasi, kendala teknis apa saja di lapangan, serta langkah terobosan apa yang harus segera dieksekusi. Seluruh Perangkat Daerah pengelola pendapatan wajib meningkatkan koordinasi lintas sektor agar potensi fiskal daerah dapat dimaksimalkan,” tegas Junda Maulana.
Fokus pembahasan melingkupi:
- Komparasi Realisasi & Target: Evaluasi menyeluruh terhadap tren penerimaan per komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Intensifikasi Potensi Baru: Pemetaan sumber-sumber pendapatan potensial yang masih bisa dioptimalkan.
- Mitigasi Kendala Lapangan: Formulasi solusi cepat untuk mengurai hambatan pemungutan serta pengawasan wajib pajak/retribusi.
Bapenda Siap Lakukan Pengetatan Pengendalian & Inovasi Layanan
Di tempat terpisah, Kepala Bapenda Provinsi Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyambut baik arahan Sekprov dan menegaskan komitmen jajarannya untuk segera menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan pengetatan pengawasan serta inovasi pengumpulan pendapatan.
”Hasil pembahasan bersama Bapak Sekda menjadi pijakan penting bagi Bapenda dan OPD terkait untuk mempertajam strategi optimalisasi penerimaan daerah. Kami bergerak melakukan pengetatan pengendalian, pemantauan realisasi harian, serta mengambil langkah-langkah konkret untuk menutupi celah kendala penerimaan,” terang Abdul Wahab.
Sokong Misi Kelima ‘Panca Daya’ SDK
Penguatan ketahanan fiskal dan optimalisasi PAD ini sejalan dengan Misi Kelima Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam memantapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mandiri secara keuangan, demi menjamin keberlanjutan pembiayaan pembangunan serta pemenuhan layanan dasar bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat.
Editor : Ammar
