Mamuju, 8enam.com.-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memberikan dampak besar terhadap perputaran ekonomi di Sulawesi Barat. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan besar karena sebagian bahan baku pangan utama justru masih didatangkan dari luar daerah.
Fenomena ini menjadi bahasan utama dalam rapat konsultasi Tim Sekretariat Satgas MBG yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, di ruang kerjanya, Selasa (19/05/2026).
114 Dapur MBG Aktif, Sisanya Terkendala IPAL
Hingga saat ini, tercatat ada 164 titik dapur MBG yang disiapkan di Sulawesi Barat. Dari total tersebut, 114 dapur sudah aktif beroperasi melayani kebutuhan gizi anak sekolah, sedangkan 50 dapur lainnya masih ditangguhkan (suspend).
“Ada 164 kondisi eksisting dapur MBG saat ini. Yang aktif 114, sementara 50 lainnya masih ditangguhkan karena dalam proses penyelesaian administrasi dan kelayakan, terutama yang berkaitan dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” jelas Junda Maulana.
Guna mempercepat operasional dapur yang tersisa, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kini gencar memberikan pendampingan penataan IPAL. Sementara itu, Dinas Kesehatan melalui Labkesda juga terus melakukan uji klinis terkait kelayakan gizi dan standar higienitas dapur.
Ekonomi Tumbuh, tapi Impor Pangan Naik Jadi 9,23%
Berdasarkan data dari Biro Ekonomi, program MBG terbukti menjadi mesin pertumbuhan baru bagi Bumi Manakarra. Ekonomi Sulbar pada triwulan I tercatat tumbuh 5,33 persen, di mana sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum melonjak drastis hingga 33,85 persen. Dari lonjakan tersebut, sekitar 34 persennya dipicu langsung oleh aktivitas dapur MBG.
Sayangnya, pertumbuhan ini belum dinikmati sepenuhnya oleh petani dan peternak lokal. Pasalnya, nilai impor bahan pangan ke Sulbar ikut meroket dari 2,2 persen menjadi 9,23 persen.
Junda mengungkapkan, komoditas vital seperti telur, daging ayam, hingga beras kualitas premium masih harus dipasok dari luar provinsi karena produksi lokal belum mampu mengimbangi standar kebutuhan dapur MBG.
”Padahal secara umum Sulbar ini surplus beras. Hanya saja, kualitas beras yang dibutuhkan untuk program MBG ini adalah kategori premium. Ini menjadi catatan serius kita agar surplus beras lokal bisa ditingkatkan kualitasnya untuk memenuhi kebutuhan pasar sendiri,” terangnya.
Gubernur Instruksikan Skema Contract Farming
Menyikapi ketimpangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat mengamankan pasar bagi komoditas lokal. Menindaklanjuti arahan tegas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), Satgas MBG tengah merancang skema kerja sama jangka panjang berupa contract farming.
Melalui skema ini, dapur-dapur MBG akan diwajibkan mengikat kontrak pasokan langsung dengan para petani, peternak, dan nelayan lokal di Sulawesi Barat.
“Tindak lanjut arahan Bapak Gubernur yaitu contract farming akan segera kita lakukan. Saya meminta dinas terkait segera menyiapkan draf kerja samanya agar dapur MBG menyerap komoditas lokal,” tegas Sekprov.
Junda mengimbau seluruh satgas di tingkat provinsi hingga pemerintah kabupaten untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Langkah ini penting agar program nasional MBG di Sulawesi Barat tidak sekadar menjadi angka pertumbuhan di atas kertas, melainkan benar-benar menjadi cerobong kesejahteraan yang menghidupi para produsen pangan lokal.
Editor: Ammar
