Mamuju, 8enam.com.-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus memacu peningkatan tata kelola administrasi keuangan daerah. Sebagai langkah konkret, Bapenda Sulbar mengutus operator gaji untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Rekon Iuran PNS (ARIP) guna mengoptimalisasikan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Senin (18/05/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Kasuari Hotel Maleo Mamuju ini digelar sebagai tindak lanjut atas surat resmi BPJS Kesehatan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kapasitas para pengelola gaji di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Akurasi Perhitungan Iuran TPP hingga Jasa Medis
Aplikasi ARIP merupakan instrumen krusial yang digunakan untuk melakukan rekonsiliasi dan perhitungan iuran wajib PNS secara presisi. Melalui bimtek ini, para operator dibekali pendampingan teknis dalam menghitung iuran yang bersumber dari berbagai komponen pendapatan ASN, seperti:
- TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai)
- TPG (Tunjangan Profesi Guru)
- Komponen Jasa Medis
Dengan digitalisasi melalui ARIP, proses perhitungan dan pelaporan iuran jaminan kesehatan ASN dijamin akan menjadi jauh lebih akurat, transparan, serta meminimalisir potensi kesalahan input data manual.
Wujud Komitmen Tata Kelola yang Akuntabel
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa penataan administrasi ini merupakan bagian dari komitmen instansinya dalam mendukung transparansi tata kelola keuangan pemerintahan.
“Penguatan kapasitas operator gaji sangat penting agar pengelolaan iuran PNS dapat berjalan tepat, tertib administrasi, dan sesuai regulasi. Ini juga merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian pelayanan dasar jaminan kesehatan yang berkualitas bagi ASN kita,” ujar Abdul Wahab.
Langkah strategis ini, lanjutnya, sangat sejalan dengan visi makro Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik yang prima.
Simulasi dan Sinkronisasi Data Bersama BPJS
Seluruh peserta dari lintas perangkat daerah Pemprov Sulbar tidak hanya menerima materi teori, melainkan langsung melakukan simulasi perhitungan iuran dan penginputan data secara riil. Kegiatan ini juga menjadi wadah sinkronisasi data berkala antara Pemprov Sulbar dengan pihak BPJS Kesehatan.
Melalui efektivitas penggunaan aplikasi ARIP, Bapenda Sulbar optimis manajemen iuran wajib PNS ke depan akan semakin efisien, yang pada akhirnya ikut mendukung keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional di Sulawesi Barat.
Editor: Ammar
