Mamuju, 8enam.com.-Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat resmi menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Proses Bisnis (Probis) Pemprov Sulbar. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini berpusat di Ruang Rapat Biro Organisasi Sulbar dan dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai Senin hingga Kamis (18-21/05/2026).
Agenda strategis ini dibuka oleh Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki. Penyusunan peta Probis ini dirancang sebagai acuan mutakhir dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, sejalan dengan misi besar Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK).
Akselerasi Melalui Kolaborasi Tim Kerja
Dalam arahannya, Subuki menekankan bahwa peta proses bisnis yang matang merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi. Peta ini akan menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar-perangkat daerah.
”Untuk percepatan penyusunan dokumen peta Probis Pemprov, kita perlu melakukan koordinasi yang intensif antara tim kerja penyusunan di setiap perangkat daerah dengan tim koordinasi provinsi. Sinkronisasi dan identifikasi ini sangat krusial,” tegas Subuki.
Penyelarasan Matriks Akhir Lintas Biro
Rapat hari pertama difokuskan pada penguatan internal dengan mengundang para penyusun Probis dari seluruh biro di lingkup Setda Sulbar. Hadir sebagai narasumber, Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi, Tresya S. Timbonga, yang membedah materi “Penyelarasan Rancangan Akhir Matriks Peta Probis Setda Sulbar”.
‘’Sebelumnya kami telah meminta kepada seluruh penyusun probis di perangkat daerah untuk menyiapkan rancangan akhir matriks hasil identifikasi yang telah disusun. Hari ini kita selaraskan agar tidak ada tumpang tindih fungsi,” jelas Tresya.
Komitmen Reformasi Birokrasi
Kegiatan ini turut dikawal oleh sejumlah pejabat fungsional serta staf pelaksana Biro Organisasi Sulbar. Kehadiran mereka menegaskan komitmen kolektif instansi tersebut untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Bumi Manakarra.
Dengan peta proses bisnis yang terstruktur, Pemprov Sulbar optimis kinerja birokrasi ke depan akan menjadi lebih lincah (agile), transparan, dan mampu mengeksekusi program-program prioritas daerah secara lebih terukur.
Editor: Ammar
