Rabu , Mei 1 2024
Home / Daerah / Dewan Minta, Rumah Penerima PKH Dikasi Tulisan “Keluarga Miskin Penerima Bantuan PKH”

Dewan Minta, Rumah Penerima PKH Dikasi Tulisan “Keluarga Miskin Penerima Bantuan PKH”

Foto : istimewa/net

Mateng, 8enam.com.-Dewan minta Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah menempel didinding atau tembok rumah penerima bantuan PKH dengan tulisan “Keluarga Miskin Penerima Bantuan PKH” (Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan).

“Saya ingin Dinsos itu menyablon rumah yang menerima bantua PKH dengan tulisan “Keluarga Miskin Penerima Bantuan PKH” dtempel besar-besar di dinding atau tembok rumah pemerima bantuan PKH,” kata Arsal dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap RAPBD perubahan tahun 2019 yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Mateng, Senin (16/9/2019).

Dan ini terbukti kata Arsal, di beberapa tempat banyak yang mundur dari PKH, karena rumahnya ditulis sebagai masyarakat miskin penerima bantuan PKH.

Arsal katakan, jelang pemilu, PKH itu membengkak yang miskin tambah miskin dan yang kaya menjadi miskin.

“Kita minta Dinsos untuk memperbaiki data base yang ada di Dinsos, karena dalam pandangan fraksi ditemukan dibeberapa tempat ternyata yang menerima PKH itu adalah orang-orang yang punya mobil, rumah bagus, punya rumah sarang burung walet,” ujarnya.

“Ini fakta yang ditemukan oleh teman-teman. Sehingga dengan demikian, persoalan ini datanya harus diperbaiki karena ini akan menjadi persoalan peningkatan kemiskinan di Mamuju Tengah. Bisa jadi penyebabnya karena PKH yang diberikan itu adalah masyarakat miskin, sementara orang yang tidak miskin menjadi miskin. Mungkin itu penyebabnya angka kemiskinan di Mamuju Tengah itu bertambah,” ungkap Arsal.

Begitu juga dengan angka kemiskinan yang menurut data BPS itu mengalami kenaikan, Arsal sampaikan, jangan berpikir jika semakin banyak masyarakat yang menerima BPJS, maka semakin miskin.

“Dibeberapa daerah, 100 persen masyarakatnya itu ditanggung oleh BPJS. Jadi kita tidak boleh berdalih bahwa seolah-olah yang ditanggung oleh BPJS itu adalah masyarakat miskin, tidak. Tidak boleh kita mengarah kesana, kalau itu dilakukan, maka dibeberapa daerah lain masyarakatnya semua miskin. Kenapa, karena pemerintah sudah menanggung BPJSnya,” pungkasnya. (Ach/one)

Check Also

Setelah PAN, Sutinah Kembali Mendaftar Sebagai Calon Bupati Mamuju 2024 di PKS

Mamuju, 8enam.com.-Sutinah Suhardi kembali mendaftarkan diri dalam penjaringan Calon Bupati 2024 di Partai Keadilan Sejahtera …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *