Mamuju, 8enam.com.-Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Sulawesi Barat kini tengah disorot tajam. Tak ingin kualitas pelayanan publik kendor, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Provinsi Sulawesi Barat mendadak mengumpulkan jajarannya di Ruang Rapat Biro Pemkesra pada Rabu (17/6/2026).
Pertemuan tersebut digelar khusus untuk membedah dan mengevaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Triwulan III.
Bukan sekadar formalitas di atas kertas, evaluasi ini menjadi ajang “bersih-bersih” dan pelacakan terhadap berbagai kendala yang menghambat penyaluran pelayanan dasar kepada warga.
Kejar Target Indikator: Hak Masyarakat Tidak Boleh Dikorupsi
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Sulbar, Muh Dhany Sadry, ini menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus menyatukan komitmen demi mengejar target indikator SPM yang telah ditetapkan.
Ada beberapa poin krusial yang diwajibkan dalam arahannya:
- Koordinasi Lintas Sektor: Membuang jauh-jauh ego sektoral antardinas.
- Validitas Data: Memastikan data di lapangan akurat agar bantuan atau program pelayanan tidak salah sasaran.
- Peningkatan Kualitas: Memastikan standar pelayanan dasar terus meningkat dan merata hingga ke pelosok.
Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang terus menuntut birokrasi yang responsif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Evaluasi Ini Bukan Sekadar Administrasi!”
Peringatan senada juga ditekankan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil. Ia menyatakan bahwa rapor SPM adalah cermin nyata dari berhasil atau tidaknya sebuah pemerintahan dalam melayani rakyatnya sendiri.
“Evaluasi ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan,” tegas Murdanil.
Menurutnya, tanpa adanya komitmen dan akurasi data yang kuat dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD), program pelayanan dasar yang menjadi hak mutlak masyarakat hanya akan menjadi wacana di meja rapat.
Mewujudkan Pelayanan yang Merata
Dengan dibongkarnya capaian SPM Triwulan III ini, Pemkesra Sulbar kini mengantongi catatan merah dan hijau dari masing-masing sektor pelayanan dasar.
Melalui sisa waktu di tahun 2026, seluruh instansi di bawah naungan Pemprov Sulbar diharapkan langsung tancap gas memperbaiki kinerja. Target utamanya jelas: menghadirkan pelayanan publik yang jauh lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung pada dompet serta kesejahteraan emak-emak dan warga Sulbar. (Rls)
Editor : Ammar
