Kamis , Juli 29 2021
Home / Daerah / Begini Tanggapan Pengamat Komunikasi Politik, Soal Pernyataan Pemerintah Sulbar Nilai Media Tidak Berguna

Begini Tanggapan Pengamat Komunikasi Politik, Soal Pernyataan Pemerintah Sulbar Nilai Media Tidak Berguna

Mamuju, 8enam.com.-Soal pernyataan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) yang menilai publikasi media di Provinsi Sulbar tidak berguna, sehingga anggaran kerjasama media tidak akan dibayarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Sulbar 2017, menuai tanggapan dari berbagai kalangan

Pengamat Komunikasi Politik, Dr. Arqam Azikin mengatakan, apa dasarnya Kepala Biro Humas dan Protokoler Sekretariat Pemprov Sulbar menilai publikasi media di Provinsi Sulbar tidak berguna. Karena menurutnya, peran Humas dan Media (Pers) merupakan satu kesatuan dalam menyebarkan informasi seputar pembagunan daerah.

Dia katakan, Humas memiliki tugas penyambung imformasi dari atasanya (Gubernur dan Wakil Gubernur), agenda dan program pembangunan yang di jalankan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur melalui kepala-kepala dinasnya.

“Salah satu tugas humas adalah berkoordinasi dengan teman-teman media (Pers), membuat rilis untuk di sampaikan kepada pers,” ujarnya saat di hubungi via telpon, Selasa (7/11/2017).

Kenapa ini penting lanjutnya, karena program pembangunan yang di jalankan oleh Pemprov Sulbar harus di ketahui oleh publik khususnya masyarakat Sulbar. Untuk mengetahui ada pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, Humas menyampaikan kepada media melalui rilis, apa yang kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemprov disampaikan kepada pers. Kemudian Pers memuat informasi itu, sehingga masyarakat sulbar bisa mengetahui program pembangunan yang di jalankan oleh Pemprov Sulbar.

Dia jelaskan, fungsi media harus dipahami secara baik oleh Humas, jika dalam perjalananya media memberitakan hal yang mengkritik pemerintah, itu merupakan kewajaran, karena salah satu fungsi pers selain media informasi, pendidikan, hiburan juga adalah kontrol sosial.

“Kita butuh debat langsung soal apa tanggapannya (Ka Biro Humas) sehingga mengatakan demikian. Karena fungsi media itu sangat penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat,” tuturnya.

“Humas itu harus dekat dengan wartawan, salah kalau kepala humas tidak tau tugas wartawan,” tegasnya.

Meskipun demikian, dia menyarankan agar polemik itu tidak terus berlarut, harus diluruskan dengan duduk bersama membicarakan hal itu, karena bukan tidak mungkin, pers bisa melakukan hal yang dapat merugikan Pemprov Sulbar.

“Jangan sampai teman-teman pers melakukan perlawanan balik, yang itu tidak kita inginkan dengan memboikot, tidak memberitakan sama sekali, semetara masyarakat Sulbar harus tau apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi,” ungkapnya.

Untuk diketahui, polemik ini berawal dari pernyataan Kepala Biro Humas Sekretariat Pemprov Sulbar, Eman Hermawan yang mengatakan, “Selama ini kami menilai kerjasama media tidak berguna, karena pemerintah tidak merasakan berita positif”.

Bukan hanya itu, sebelumnya Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar juga meminta jajarannya untuk tidak melakukan kerjasama dengan media yang dinilai banyak memberitakan masalah pemerintah yang dianggap negatif bagi masyarakat.

Karena hal itulah Pemerintah Provinsi pun secara sepihak, akhirnya memutus kontrak kerjasama dengan sejumlah media yang selama ini telah menjalin hubungan kerjasama dengan Pemprov Sulbar. (Edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *