Senin , Juli 13 2020
Home / Advetorial / Bapemperda DPRD Sulbar Targetkan 15 Ranperda Tuntas Tahun Ini

Bapemperda DPRD Sulbar Targetkan 15 Ranperda Tuntas Tahun Ini

Mamuju, 8enam.com.-Tahun ini, Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulbar menargetkan 15 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) akan tuntas. Hal itu ditegaskan Ketua Bapemperda DPRD Sulbar Syahrir Hamdani saat melakukan rapat dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan 15 Ranperda tersebut, Kamis (23/1/2020).

Dari 15 Ranperda dimaksud antara lain, delapan Ranperda merupakan dorongan dari eksekutif seperti Ranperda Rencana Umum Energi Daerah, Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Disnaker Sulbar, Ranperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Keolahragaan, Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Ranperda Pengarusutamaan Gender, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, Ranperda Perubahan APBD 2020, dan Ranperda APBD 2021.

Selain itu, tujuh Ranperda Insiatif DPRD Sulbar, yaitu Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat, Ranperda Pengelolaan Cagar Budaya, Ranperda Pengelolaan Hutan, Ranperda Kepemudaan, Ranperda Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran.

“Diantaranya merupakan Ranperda limpahan tahun sebelumnya yang belum selesai. Dan itu ada yang sudah terbentuk Pansusnya tetapi keanggotaan Pansus itu sudah berakhir (DPRD Sulbar periode sebelumnya red),” ujar Syahrir.

Olehnya itu kata Syahrir, pihaknya akan melakukan konsultasi dengan pimpinan terkait dua ranperda tersebut, untuk membahas mekanisme pembahasan setiap Ranperda.

“Apakah pansus yang sudah terbentuk dapat dihapuskan dan membentuk pansus baru atau bagaimana, ini kita mau bicarakan bersama pimpinan,” ungkapnya.

Dia pun menyebutkan salah satu Ranperda yang mulai bergerak awal tahun ini adalah Ranperda Pengelolaan Pendidikan dan Pengarusutamaan Gender. Langkah awal melakukan Focus Group Dicussion (FGD) di Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Universitas Sulbar (Unsulbar).

“Rencananya awal Februari ini,” sebut Syahrir.

Kata dia, penting dilakukan FGD dengan melibatkan akademisi, dengan demikian perda yang dihasilkan benar-benar berkualitas. (**)

Advetorial

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *