Mamuju, 8enam.com.-Langkah berani dan tanpa kompromi diambil oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dalam menyapu bersih potensi praktik lancung di lingkungan birokrasi. Berada di bawah komando ketat visi Gubernur Suhardi Duka (SDK), seluruh organisasi perangkat daerah dikepung dengan sistem pengawasan super ketat.
Guna mewujudkan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar langsung bergerak cepat mengikuti Asistensi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi 2026 di Grand Maleo Hotel Mamuju, Senin (8/6/2026).
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa urusan kebencanaan tidak hanya harus cepat di lapangan, tapi juga wajib bersih secara administrasi keuangan!
Gandeng BPKP, Sumbat Celah Korupsi hingga Akar
Tidak main-main, Pemprov Sulbar langsung menggandeng Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat untuk membedah dan menutup rapat-rapat setiap celah yang berpotensi memicu kerugian negara.
Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa kehadiran tim perencanaan dan penanggung jawab SPIP dari instansinya bukan sekadar formalitas pengisi absen. Ini adalah komitmen harga mati untuk membangun benteng pertahanan antikorupsi yang kokoh.
“Penguatan SPIP dan peningkatan efektivitas pengendalian korupsi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta akuntabilitas,” tegas Yasir Fattah secara tertulis.
Manajemen Risiko Jadi Senjata Utama
Yasir Fattah membongkar fakta bahwa penerapan SPIP yang terintegrasi secara ketat akan bertindak sebagai “radar” otomatis organisasi. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi, mengidentifikasi, hingga mengunci segala bentuk risiko penyimpangan anggaran sejak dini sebelum sempat berkembang menjadi tindak pidana korupsi.
Dengan sistem pengawasan berlapis ini, pengelolaan program kerja dan realisasi anggaran bencana di bumi Malaqbi dipastikan berjalan di jalur yang benar dan sesuai undang-undang.
Target Utama : Pelayanan Publik Tanpa Pungli!
Melalui akselerasi IEPK dan SPIP Terintegrasi ini, BPBD Sulbar mengirimkan pesan kuat kepada publik bahwa seluruh roda organisasi kini bergerak secara transparan dan akuntabel.
Muara dari pembenahan internal skala besar ini tidak lain adalah untuk menjamin bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar tersalurkan demi pelayanan publik yang optimal dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. (Rls)
Editor : Ammar
