Mamuju, 8enam.com.-Sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Barat mendadak jadi sorotan setelah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar bergerak secara masif sepanjang sepekan penuh (20–25 Juli 2026). Tidak tanggung-tanggung, aksi “gaspol” ini menjangkau berbagai panggung strategis—mulai dari forum internasional hingga ruang kerja Menteri di Jakarta.
Apa sebenarnya proyek besar yang tengah diperjuangkan Pemprov Sulbar hingga bergerak begitu cepat di berbagai lini?
Tembus Forum Internasional Bersama Australia
Langkah mengejutkan DKP Sulbar diawali dengan keterlibatan dalam ajang bergengsi Annual Meeting Australia-Indonesia Centre (AIC) PAIR Sulawesi di Universitas Hasanuddin, Makassar.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, dipercaya langsung menjadi panelis untuk membedah hasil riset dan merumuskan kebijakan pengelolaan laut berkelanjutan bersama para akademisi dan peneliti internasional. Pengalaman pengelolaan laut Sulbar kini resmi dilirik sebagai best practice di tingkat global.
Menghadap Menteri KKP: Bawa Proposal Masa Depan Nelayan
Tak berhenti di panggung akademik, Safaruddin bersama Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, langsung terbang ke ibu kota untuk menemui Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono.
Bukan sekadar silaturahmi, DKP Sulbar menyerahkan dokumen teknis usulan program strategis untuk tahun 2027. Sektor-sektor vital yang langsung disasar meliputi:
- Penguatan Sektor Produksi: Akselerasi perikanan tangkap dan budidaya.
- Nilai Tambah & Pasar: Peningkatan daya saing produk kelautan daerah.
- Perlindungan & Infrastruktur: Pengawasan sumber daya laut, pembangunan fasilitas pesisir, serta pemberdayaan nelayan lokal.
Pembenahan Internal: Incar PAD dan Transparansi Anggaran
Di saat pimpinan berjuang di luar daerah, jajaran internal DKP Sulbar tetap merapikan barisan di daerah:
- Genjot Target PAD 2027: Kabid PB-PDSPKP, Fachrul Odang, mengevaluasi sekaligus menyusun strategi peningkatan pendapatan daerah dari potensi laut.
- Kawal Transparansi Pengadaan: Sekretaris DKP Sulbar, Oktorio AS, memimpin evaluasi pengadaan barang dan jasa 2026 agar tepat sasaran dan bebas kendala regulasi.
”Semua Demi Kesejahteraan Nelayan dan Pesisir”
Menanggapi padatnya agenda strategis tersebut, Kepala DKP Sulbar menegaskan bahwa seluruh pergerakan ini berfokus pada hasil nyata bagi masyarakat bawah.
”Kami terus membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Harapannya, setiap langkah yang dilakukan mampu menghadirkan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha di Sulawesi Barat,” tegas Safaruddin, Minggu (26/7/2026).
Dengan sinergi dari daerah hingga pusat, mampukah manuver cepat ini membawa kucuran anggaran segar dan perubahan besar bagi pesisir Sulbar di tahun-tahun mendatang? Kita tunggu realisasinya.
Editor : Ammar
