Mamuju, 8enam.com.-Langkah strategis demi mengamankan dokumen vital negara langsung digeber oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Mengamini instruksi tegas Gubernur Suhardi Duka (SDK) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, BPKAD Sulbar resmi “dikepung” oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal, Senin (8/6/2026).
Bertempat di Ruang Rapat Sekretaris BPKAD Sulbar, kunjungan krusial dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulbar ini merupakan eksekusi nyata dari Surat Dinas Nomor B/000.5.15.1/105/2026.
BPKAD Sulbar maju sebagai salah satu garda terdepan organisasi perangkat daerah yang diaudit ketat demi memastikan tidak ada satu pun dokumen negara yang tercecer atau disalahgunakan!
Amankan Dokumen Keuangan dan Aset Bumi Malaqbi
Bukan sekadar pemeriksaan rutin, audit kearsipan ini menjadi sangat sensitif dan krusial karena BPKAD merupakan jantung yang memegang seluruh dokumen keuangan daerah, perencanaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban aset di Sulawesi Barat.
Hadir langsung mengawal jalannya pengawasan ini, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Syaharuddin, Plt. Kasubag Umum, Kepegawaian, dan TI Zany Harny, serta tim teknis kearsipan BPKAD Sulbar.
Sistem pengelolaan arsip langsung dibedah total untuk:
- Memastikan seluruh tata kelola dokumen sesuai dengan undang-undang.
- Mengevaluasi kepatuhan dan penerapan kebijakan kearsipan secara berkala.
- Menutup celah hilangnya informasi atau dokumen penting daerah.
Kepala BPKAD : Tertib Arsip adalah Fondasi Transparansi!
Di tempat berbeda, Kepala BPKAD Provinsi Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa pengawasan kearsipan ini adalah instrumen penting untuk mendeteksi kelemahan administrasi sejak dini dan langsung melakukan perbaikan total.
”Pengelolaan arsip yang tertib dan sesuai standar merupakan fondasi penting dalam mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah! Kami menyambut baik pelaksanaan pengawasan ini sebagai sarana evaluasi dan pembinaan untuk terus melejitkan kualitas layanan administrasi di lingkungan BPKAD,” tegas Ali Chandra.
Peringatan Keras : Hasil Pengawasan Kunci Nilai TPP 2027!
Langkah bersih-bersih administrasi ini dipastikan tidak akan berjalan kendor. Pasalnya, hasil akhir dari Pengawasan Kearsipan Tahun 2026 ini bukan sekadar laporan formalitas, melainkan akan menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun 2027!
Dengan pertaruhan kinerja dan kesejahteraan pegawai tersebut, BPKAD Sulbar mengirimkan sinyal kuat kepada publik bahwa komitmen mewujudkan administrasi yang profesional, aman, dan berkelanjutan kini menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi! (Rls)
Editor : Ammar
