Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan keseriusannya dalam melakukan penataan dan pengamanan aset milik daerah. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya delapan sertifikat aset dari Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sulawesi Barat, Rabu (06/05/2026).
Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, di ruang kerjanya dengan didampingi Kepala BPKAD dan Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar.
Prioritas Aset Tanpa Kendala Administrasi
Sekda Junda Maulana menjelaskan bahwa penyerahan delapan sertifikat ini merupakan tahap awal dari puluhan aset yang ditargetkan rampung legalitasnya tahun ini. Ia mengakui adanya beberapa kendala teknis di lapangan, seperti perbedaan data luas wilayah dan luas areal pada dokumen lama.
“Beberapa aset masih terkendala pada kesesuaian data. Sesuai arahan Gubernur Suhardi Duka, kita dahulukan yang datanya sudah lengkap dan tidak bermasalah, sementara aset lainnya terus kita benahi administrasinya,” jelas Junda.
Delapan aset yang kini telah resmi bersertifikat tersebut mencakup beberapa bidang tanah fasilitas umum, termasuk area persekolahan yang tersebar di wilayah Sulawesi Barat.
Perluas Target ke Jalan Provinsi
Ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya menyasar aset bangunan dan tanah perkantoran. Junda menegaskan bahwa jalan-jalan provinsi juga masuk dalam target sertifikasi guna mencegah potensi sengketa lahan dengan masyarakat di masa mendatang.
Program ini dipastikan bersifat berkelanjutan melalui inventarisasi aset yang dilakukan secara berkala oleh instansi terkait. “Tahun ini kita tambah lagi, tahun depan juga. Kita inventarisir semua, yang siap kita lanjutkan, yang masih bermasalah kita benahi dulu,” tambahnya.
Sinergi APBN dan APBD Melalui Kedekatan Pusat
Untuk mempercepat proses sertifikasi, Pemprov Sulbar berencana melakukan skema sharing pembiayaan antara APBN dan APBD Provinsi. Junda optimis kedekatan personal Gubernur Suhardi Duka dengan Menteri ATR/BPN akan menjadi nilai tambah dalam mempercepat proses legalitas aset di daerah.
”Insyaallah, dengan kedekatan Bapak Gubernur dengan Menteri ATR/BPN, jumlah aset yang tersertifikasi bisa terus ditambah. Kita akan bagi porsinya, mana yang dibiayai nasional dan mana yang melalui APBD Provinsi,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kehilangan aset daerah serta memperkuat posisi hukum Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sumber daya wilayah yang transparan dan akuntabel.
Editor: Ammar
