8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Setelah mendatangi DPRD Kabupaten Mamuju, puluhan massa aksi yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli Balabalakang juga menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) di Kantor DPRD Sulbar, Senin (21/2/2022).
Dalam tuntutannya massa aksi mendesak Pemprov Sulbar dan Kabupaten Mamuju harus transparansi dalam penanganan pulau Balabalakang dan harus melibatkan unsur masyarakat.
Mendesak Pemda untuk menyelamatkan Balabalakang. Mendesak Pemda Provinsi Sulbar dan Kabupaten Mamuju untuk cepat menangani masalah abrasi di Balabalakang.
Mendesak Pemda agar membuat Perda Khusus untuk Balabalakang. Mendesak Pemda melakukan percepatan pembangunan dibalabalakang. Pemda jangan setegah hati urus Balabalakang. Sahkan RUU Kepulauan Daerah UU No 4 Tahun 2017.
Setelah membacakan tuntutanya, massa aksi kemudian memasuki ruang paripurnah DPRD Sulbar dan diterima anggota DPRD Sulbar, Dr. Marigun Rasyid dan Dr. Mulyadi Bintaha, Kepala Kesbangpol Sulbar H. Herdin Ismail mewakili Gubernur Sulbar.
Massa aksi di dampingi Wakil ketua DPRD Mamuju H. Syamsuddin Hatta dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Mamuju Hj. Hatma.
Pada kesempatan itu, Nasmuddin tokoh masyarakat Balabalakang menyampaikan, pihaknya datang menyampaikan aspirasinya karena selama ini tidak di perhatikan oleh Pemerintah Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
“Kami menginginkan wilayah Balabalakang ini di pertahankan masuk kedalam wilayah teritorial Provinsi Sulbar, karena kita sama-sama mengetahui Balabalakang bagian dari Sulawesi Barat namun apa arti di pertahankan apabila Balabalakang tidak diperhatikan,” kata Nasmuddin.
Kata Nasmuddin, kedatangan warga Balabalakang bukan untuk meminta-minta, tapi pihaknya datang menyuarakan aspirasi masyarakat bahwa Balabalakang bagian dari Sulbar yang perlu diperhatikan.
“Perlu diketahui bahwa Balabalakang ibarat gadis yang cantik banyak yang akan meminangnya, bahkan ada yang mau memperkosanya. Jadi hari ini kita harus bangkit mempertahankan pulau Balabalakang yang kaya akan sumber alam yang melimpah,” ujarnya.
Nasmuddin menambahkan, Balabalakang memiliki sumberdaya parawisata dan apabila Balabalakang lepas dari Sulbar maka tidak adalagi daerah kepulauannya Sulawesi Barat.
“Balabalakang adalah satu-satunya daerah kepulauan Sulawesi barat. Balabalakang tak akan adalagi apabila kami masyarakat Balabalakang menyatakan sikap ingin ke Kalimantan Timur, dengan senang hati kalimantan timur menerimah dengan segala keinginan kami akan dipenuhi,” ujar Nasmuddin.
Menanggapi hal itu anggota DPRD Sulbar, Mulyadi Bintaha menegaskan akan mempertahankan Pulau Bala-balakang sampai titik darah penghabisan.
“Itu harga mati, kami tidak berdiam diri. Soal kesejahteraan tidak ada kata lain selain akan kita perhatikan. Tidak hanya Balabalakang tapi daerah lain yang terancam abrasi, kita akan dorong menjadi prioritas dengan menggunakan batu gajah,” tegas Mulyadi Bintaha
Dibidang kesehatan mantan Kadis Pendidikan Sulbar ini menyebutkan, tidak ada pilihan lain, khusus Pemkab Mamuju menugaskan tenaga medis, juga tenaga pendidikan.
Di tempat yang sama Kepala Kesbang Pol Sulbar yang hadir Mewakili Pemprov Sulbar, Herdin Ismail dengan singkat mengatakan, soal Balabalakang ini memang butuh aksi nyata.
“Soal Balabalakang ini, Pemkab Mamuju dan Pemprov Sulbar perlu berkolaborasi merumuskan apa yang menjadi kebutuhan utama warga Pulau Balabalakang, jika kebutuhannya tanggul maka kapan itu bisa dilaksanakan,” Singkat Herdin Ismail. (edo)
