8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) tegaskan bahwa budaya lokal jangan pernah dirubah. Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Pokok Fikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Sulbar, yang berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (29/11/2018).
Era globalisasi kata Gubernur, memiliki dampak positif bagi sebuah Negara, dilain hal juga berdampak negatif bagi tradisi masyarakat yang dapat mengikis jati diri bangsa khususnya sruktur budaya lokal.
“Budaya kita jangan pernah dirubah, jangan karena ingin mengikuti kehidupan moderen, maka semua hal harus dirubah, mari jaga budaya kita,” tegas Ali Baal
Untuk itu, Ali Baal menekankan, melestarikan budaya daerah diperlukan seminar pembahasan, demi memantapkan pengembangan budaya dalam kehidupan sehari-hari, baik masyarakat pesisir maupun masyarakat di daerah pegunungan.
“Tidak akan bisa maju sebuah pariwisata tanpa adanya budaya yang baik,” pungkasnya.
Perjalanan sejarah suatu daerah lanjutnya, sangat perlu tercatat dan tertata dengan baik, sehingga warisan para pendahulu dapat sampai dan tetap terjaga hingga ke anak dan cucu generasi bangsa.
“Alangkah lucunya, kalau anak cucu kita belajar budaya diluar negeri, seperti Belanda dan Amerika,” kata Ali Baal.
Agar hal tersebut dapat tercapai, maka Ali Baal berharap, segala bentuk kejadian sejarah kehidupan di tanah malaqbiq, dapat terjabar dalam perumusan sejarah yang memiliki sumber yang sangat terpercaya, sehingga program kebudayaan lokal dapat sukses sesuai keinginan bersama.
“Budaya merupakan warisan nenek moyang yang tiak hanya dimiliki oleh para bangsawan atau turunan kerajaan, tetapi semua masyarakat berhak atas warisan budaya tersebut,” tandas mantan Bupati Polewali Mandar
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Arifuddin Toppo menyampaikan, rapat koordinasi tersebut, bertujuan sebagai acuan dan data dalam persentase yang akan dirumuskan di Jakarta pada 5-9 Desember mendatang.
Arifuddin menjelaskan, undang-undang Nomor 17 tentang pemajuan kebudayaan, telah melahirkan rumusan budaya lokal, sehingga Sulbar mendapat apresiasi yang sangat baik sebagai Provinsi pertama yang telah menyerahkan pokok pikirannya.
Selain itu, terdapat beberapa kendala bagi beberapa kabupaten yaitu, kurangnya anggaran dan kurangnya koordinasi informasi yang akurat dari dinas terkait dalam menyukseskan program tersebut.
“Berbicara budaya berarti kita berbicara tentang penyelamatan generasi penerus kita,” tandasnya
Rapat tersebut turut dihadiri beberapa kepala OPD lingkup Kabupaten se-Sulbar serta para tamu undangan.(farid)
