Selasa , Juli 14 2020
Home / Daerah / Wagub Sebut APIP Dirancang Mendorong Kinerja Instansi Pemerintah

Wagub Sebut APIP Dirancang Mendorong Kinerja Instansi Pemerintah

Majene, 8enam.com.-Wakil Gubernur Sulbar, Hj. Enny Anggraeni Anwar memyebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mendorong kinerja instansi pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Wagub dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Daerah (Rkorwasda) Sulawesi Barat dan Inspektorat Daerah Kabupaten se-Sulbar, yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Majene, Kamis (29/11/2018).

Dalam kegiatan itu, Wagub didampingi Bupati Majene, Fahmi Massiara, Kepala BPK Sulbar, Eydu Oktain Panjaitan, dan Kepala Inspektorat Sulbar, Suryadi.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengatakan, APIP diperlukan oleh pimpinan organisasi dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memberikan layanan Independen, jaminan obyektif serta konsultasi.

“APIP dirancang untuk dapat memitigasi resiko, meyakinkan kepatuhan pada aturan yang berlaku, dalam rangka menjaga, mengawal dan mendorong kinerja Organisasi atau Instansi,” ucap Enny.

Lanjutnya, seiring dengan perhatian dan harapan publik yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel, pengawas internal tentunya perlu mereposisi peran, maupun pendekatan penugasannya, untuk memenuhi ekspestasi, seperti direposi dengan perubahan paradigma pengawasan yang lebih menitikberatkan pada preventive dengan perannya sebagai konsultant dan katalist.

“Hal ini tercermin dalam beberapa peraturan antara lain peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraanya Pemerintah Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018, tentang kebijakan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019,” terang Enny.

Dengan demikian kata Enny, keberhasilan APIP dalam menjalankan perannya akan dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Mantan Ketua TP. PKK Sulbar tersebut mengakui, saat ini jumlah auditor, P2UPD dan Audiwan pada masing-masing unit pengawasan di Sulbar, masih sangat kurang. Sebab menurutnya, bila dirata-ratakan berada pada kisaran 1 sampai dengan 20 untuk auditor, kecuali Inspektorat Provinsi sudah memiliki 52 Auditor yang bersertifikat, sedangkan Untuk P2UPD hanya Inspektorat Provinsi yang memiliki 6 orang, sementara unit pengawasan di Kabupaten masih level III, baik peningkatan kapabilitas APIP maupun Maturitas SPIP.

Untuk itu, Wagub berharap, dalam Rakor tersebut, dapat membahasa permasalahan LPPD, LAKIP, Penyerapan Anggaran, Rencana Aksi, Pemberantasan Korupsi, Pelayanan Publik dan pemasalahan lain yang dianggap perlu.

Sementara Bupati Majene, Fahmi Massiara menyampaikan, Rakorwasda tersebut, sangat strategis dan penting, karena merupakan evaluasi kinerja pengawasan sebagai suatu siklus system pemerintahan yang setiap tahunnya dilakukan.

“Tahun ini Kabupaten Majene mendapat giliran untuk melaksanakan kegiatan ini, yang mengagendakan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Majene selama 3 Tahun berturut-turut, dan mudah-mudahan di 2018 ini, dapat kembali meraih Opini WTP, yang penolakannya akan dilakukan pada tahun depan. Selain itu, juga Majene meraih nilai Sakip dengan predikat 8 atas keberhasilan merencanakan dan mengendalikan semua kegiatan yang telah diamanahkan secara efisien, efektif, tepat sasaran serta bermanfaat maksimal bagi Masyarakat,” harap Fahmi.

Untuk itu, Fahmi menyatakan, akan berupaya agar kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP mendapatkan level 3 dan untuk Tahun 2019 dapat meningkat ke level lebih tinggi.

Pada kegiatan itu, juga dihadiri Wakil Bupati Majene, Lukman, dan para Wakil Bupati se-Sulbar, Kepala Inspektorat Se-Sulbar, pejabat struktural dan fungsional Inspektorat Kabupaten se-Sulbar, serta undangan lainnya. (ilham)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *