Mamuju, 8enam.com.-Arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang meminta Pemerintah Daerah memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai motor penggerak komunikasi publik disambut hangat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Namun, Pemprov Sulbar menegaskan bahwa penguatan strategi komunikasi di daerah harus berjalan selaras dengan pemerataan infrastruktur digital, terutama pengentasan titik buta sinyal (blankspot).
Arahan Mendagri tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (14/10/2026). Dalam kesempatan itu, Tito menekankan pentingnya sinergi antara Diskominfo daerah, Puspen Kemendagri, dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI untuk membendung maraknya berita bohong (firehose of falsehood) serta membentuk persepsi publik yang positif.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskominfo, Persandian, dan Statistik (DiskominfoSS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyatakan bahwa komitmen pusat sejalan dengan visi “Sulbar Digital” yang dicanangkan Gubernur Suhardi Duka (SDK).
Meski tata kelola informasi publik internal terus dimaksimalkan melalui integrasi kanal, penguatan PPID, hingga verifikasi centang biru media sosial OPD, Tantangan berat masih menghadang di lapangan.
”Penguatan komunikasi publik harus berbanding lurus dengan infrastruktur. Di Sulawesi Barat, kita masih menghadapi tantangan ketimpangan akses komunikasi, di mana ada 12 persen wilayah yang masih blankspot,” ungkap Ridwan.
Mengingat kewenangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) serta BAKTI, Pemprov Sulbar terus bergerak aktif menggalang kerja sama dengan penyedia layanan seluler.
”Kami terus membangun komunikasi intensif dengan Telkomsel untuk mendorong pembangunan jaringan seluler yang disesuaikan dengan kondisi geografis pedalaman Sulbar,” tambahnya.
Ridwan berharap, dorongan kuat Kemendagri terhadap penguatan fungsi komunikasi publik ini menjadi sinyal positif bagi kementerian teknis di pusat untuk mempercepat pembangunan fixed broadband fiber optik serta menyelesaikan penanganan blankspot di wilayah terpencil Sulawesi Barat.
Editor : Ammar
