Mamuju, 8enam.com.-Ketegangan rangkaian pemeriksaan internal di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akhirnya memasuki babak akhir. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulbar, Mohammad Ali Chandra, mendadak mengumpulkan seluruh pejabat eselon III dan eselon IV di Ruang Rapat BPKAD pada Senin (22/6/2026).
Rapat krusial tersebut digelar bukan tanpa alasan. BPKAD Sulbar secara resmi menerima exit meeting dari Tim Audit Inspektorat Provinsi Sulbar—sebuah ritual penutupan yang menandai berakhirnya audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah di instansi vital tersebut.
Rekomendasi Panas Inspektorat Mulai Dibongkar
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Tim Audit Inspektorat membeberkan hasil sementara audit mereka. Tak hanya itu, sejumlah rekomendasi perbaikan yang sifatnya mendesak langsung diserahkan di depan para pejabat BPKAD.
Langkah ini dilakukan guna memastikan tidak ada celah dalam pengelolaan uang rakyat, sekaligus demi memuluskan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) dan akuntabel.
”Exit meeting ini menjadi momentum penting bagi kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan,” ungkap Mohammad Ali Chandra usai pertemuan tersebut.
Kepala BPKAD Langsung Ambil Sikap Tegas
Alih-alih menghindar dari hasil audit, Kepala BPKAD Sulbar justru mengapresiasi fungsi pengawasan ketat yang dilakukan oleh Inspektorat. Ali Chandra dengan tegas menyatakan siap pasang badan untuk langsung mengeksekusi seluruh catatan yang diberikan oleh tim auditor.
Beberapa poin komitmen yang langsung ditekankan pasca-pertemuan meliputi:
- Tindak Lanjut Cepat: Menyetujui dan menjalankan seluruh rekomendasi perbaikan tanpa ditunda.
- Transparansi Total: Memperketat pengawasan aliran keuangan dan pendataan aset daerah agar lebih transparan.
- Sinergi Berlapis: Memperkuat hubungan dengan Inspektorat sebagai benteng pertahanan internal pemerintah.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan guna meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel,” pungkas Ali Chandra.
Hasil akhir audit ini diprediksi akan menjadi bahan evaluasi yang cukup tajam di internal Pemprov Sulbar, sekaligus pembuktian bahwa sistem keuangan di bumi Malaqbi kini sedang diawasi dengan sangat ketat. (Rls)
Editor : Ammar
