Polman, 8enam.com.-Angka realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang masih seret memicu pergerakan agresif di internal Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak Daerah/Samsat Polewali Mandar (Polman). Guna mendongkrak capaian yang belum memenuhi ekspektasi, tim Samsat memilih “turun gunung” untuk membongkar langsung data kendaraan menunggak dan melakukan validasi kendaraan dinas secara door-to-door.
Aksi kilat yang dipimpin langsung oleh Kepala UPTD Samsat Polman, Syarifah Husni, ini bergerak menyisir sejumlah kelurahan di wilayah Kecamatan Polewali, hingga menembus Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, untuk menyerahkan daftar hitam kendaraan yang menunggak pajak, Senin (25/5/2026).
Langkah pengetatan ini diambil menyusul data evaluasi yang menunjukkan capaian PKB Polman hingga triwulan II tahun anggaran 2026 baru menyentuh angka 26,97 persen. Angka ini terbilang mengkhawatirkan karena target berkala yang dipatok seharusnya sudah berada di posisi 45 persen.
“Capaian ini menjadi cambuk keras bagi kami. Kami tidak bisa dan tidak boleh lagi hanya pasif menunggu wajib pajak datang ke kantor pelayanan. Mulai hari ini, semua lini penunggak harus disentuh dan ditagih langsung di lapangan,” cetus Syarifah Husni dengan nada tegas.
Syarifah membeberkan, mandeknya capaian target PKB di Polman selama ini dipicu oleh fluktuasi kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran wajib pajak, banyaknya kendaraan yang belum dimutasi, hingga tumpukan tunggakan pajak yang dibiarkan mengendap bertahun-tahun.
Sinergi dengan Misi Pemerintahan Suhardi Duka
Gerakan sapu bersih tunggakan pajak ini merupakan bentuk komitmen Bapenda dalam mengawal misi besar Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK). Pemprov Sulbar di bawah komando SDK memang tengah memacu tata kelola keuangan daerah yang akuntabel sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai fasilitas publik.
Bapenda Sulbar: Stop Bekerja Biasa-biasa Saja!
Merespons situasi di Polman, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, langsung memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya. Di tengah tekanan target kas daerah, Abdul Wahab melarang keras adanya aparatur yang menerapkan pola kerja santai.
“Kalau target ingin tercapai, maka seluruh jajaran Samsat tidak boleh bekerja biasa-biasa saja. Harus turun langsung ke lapangan, lakukan validasi data secara riil, dan bergerak aktif menagih kendaraan yang menunggak. Tidak ada lagi ruang untuk pola kerja pasif menunggu di balik meja!” tegas Abdul Wahab tanpa kompromi.
Ia menambahkan, optimalisasi sektor PKB merupakan tanggung jawab mutlak bersama karena pos anggaran ini merupakan salah satu tulang punggung utama dalam menyokong postur PAD dan keberlanjutan pembangunan di Sulawesi Barat. (Rls)
Editor : Ammar
