Mamasa, 8enam.com.-Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfopers) Kabupaten Mamasa melakukan kunjungan koordinasi strategis ke Diskominfopers Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (12/05/2026). Pertemuan ini fokus pada penguatan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memastikan layanan informasi publik di Bumi Kondosapata semakin transparan dan responsif.
Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang menempatkan pelayanan publik berkualitas sebagai prioritas utama dalam transformasi digital daerah.
Transparansi di Tengah Arus Digitalisasi
Kepala Bidang KPM DiskominfoSS Sulbar, Dian Afrianty, saat menerima kunjungan tersebut menjelaskan bahwa di era digital, pemerintah dituntut bergerak cepat dalam menyediakan data bagi masyarakat. Sinergi antara kabupaten dan provinsi menjadi kunci agar standar pelayanan informasi tetap terjaga.
Dalam diskusi bersama perwakilan Kominfo Mamasa, Dewi Martha, ditekankan pentingnya fungsi kanal komunikasi pemerintah sebagai jembatan informasi yang akurat.
”Upaya ini diharapkan memberikan dampak nyata pada kemudahan akses informasi bagi warga Mamasa, sekaligus memastikan setiap kanal komunikasi pemerintah berfungsi sebagai sumber informasi yang terpercaya,” ujar Dian Afrianty.
Kolaborasi di Tengah Efisiensi Anggaran
Secara terpisah, Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Pemkab Mamasa. Ia menegaskan bahwa pembangunan ekosistem digital di provinsi ke-33 ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, terutama di tengah keterbatasan anggaran.
“APBD kita kecil dan saat ini seluruh wilayah diperhadapkan pada efisiensi. Kuncinya adalah kolaborasi, baik antar pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat. Sinergi inilah yang akan mempercepat terwujudnya Sulbar Digital,” tegas Ridwan Djafar.
Peningkatan Kualitas Layanan Publik
Optimalisasi PPID ini diharapkan dapat meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik di Kabupaten Mamasa. Dengan sistem dokumentasi yang lebih tertata, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi terkait kebijakan, pembangunan, maupun layanan dasar lainnya.
Melalui koordinasi ini, kedua pihak berkomitmen untuk terus berbagi praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan media komunikasi publik, sehingga visi pelayanan prima dapat dirasakan manfaatnya secara merata hingga ke pelosok Sulawesi Barat.
Editor: Ammar
