Mamuju, 8enam.com.-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan. Bapenda secara resmi memenuhi permintaan data terkait pengelolaan pendapatan daerah tahun 2025 untuk diaudit oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Gubernur Sulbar, Senin (11/05/2026).
Penyerahan dokumen ini dilakukan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Saleh, beserta tim teknis yang telah menyiapkan berbagai dokumen strategis terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Audit Menyeluruh Sektor Pajak dan Retribusi
Pemeriksaan oleh Itjen Kemendagri kali ini mencakup aspek yang sangat mendalam. Sejumlah data yang didalami meliputi:
- Regulasi Daerah: Perda dan Pergub mengenai retribusi daerah.
- Pajak Bahan Bakar & Alat Berat: Laporan pemungutan, regulasi terkait, hingga kertas kerja perhitungan dan hasil monitoring di lapangan.
- Pajak Air Permukaan (PAP): Kertas kerja perhitungan serta evaluasi pelaksanaannya.
- Database & Strategi: Pemutakhiran database PAD, langkah ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta daftar tunggakan pajak daerah.
- Risiko & Proyeksi: Risk register optimalisasi PAD, rincian target, realisasi jasa giro, hingga proyeksi pendapatan masa depan.
Momentum Penguatan Tata Kelola
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik pemeriksaan ini. Menurutnya, audit dari pusat merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh proses pemungutan pajak di daerah berjalan sesuai koridor hukum.
“Pemeriksaan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan tata kelola pendapatan daerah agar lebih tertib administrasi, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Abdul Wahab.
Dukungan Terhadap Visi Gubernur
Langkah kooperatif Bapenda ini selaras dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan pengelolaan pendapatan yang sehat, pemerintah daerah dapat lebih leluasa membiayai program pelayanan dasar bagi masyarakat.
Wahab menambahkan, penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan PAD yang berkelanjutan di Sulawesi Barat. Melalui audit ini, diharapkan akurasi data pendapatan semakin tajam, sehingga mampu menyokong pembangunan daerah di Bumi Manakarra secara lebih efektif.
Editor: Ammar
