Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mempererat kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi guna memutus rantai peredaran gelap narkotika. Pertemuan strategis yang digelar Rabu (22/04/2026) ini fokus pada penguatan regulasi daerah dan langkah preventif di tingkat akar rumput.
Langkah ini merupakan instruksi langsung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang menekankan bahwa pemberantasan narkotika di Bumi Manakarra hanya bisa dicapai melalui kolaborasi lintas sektor yang solid.
Percepat Perda Narkotika untuk Landasan Hukum
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kesbangpol Sulbar memaparkan progres pembentukan Tim Terpadu (Timdu) P4GN serta penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Narkotika. Perwakilan BNN Provinsi, Ilham, memberikan dukungan penuh terhadap langkah ini.
“Keberadaan Perda akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program P4GN secara berkelanjutan. Ini adalah kunci penanggulangan narkotika di daerah,” ujar Ilham.
Saat ini, kabupaten lain seperti Majene dan Polewali Mandar telah memiliki regulasi serupa, sehingga Pemprov Sulbar berkomitmen mempercepat hadirnya aturan ini di tingkat provinsi.
Simboro Jadi Prioritas “Kelurahan Bersinar”
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah tren penyalahgunaan zat di kalangan anak-anak, seperti penyalahgunaan obat batuk (Komix) dan lem secara berlebihan. Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, kini menjadi perhatian khusus pemerintah akibat laporan keresahan masyarakat terkait aktivitas tersebut.
Sebagai langkah nyata, Kelurahan Simboro ditetapkan sebagai wilayah prioritas program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) tahun ini. Program ini akan mencakup:
- Peningkatan Kesadaran: Edukasi langsung ke sekolah dan kelompok pemuda.
- Kewaspadaan Lingkungan: Penguatan peran RT/RW dalam memantau aktivitas mencurigakan.
- Ketahanan Sosial: Pendekatan P4GN untuk membentengi masyarakat dari pengaruh zat berbahaya.
Optimalisasi RAD di Tengah Keterbatasan Fiskal
Kepala Kesbangpol menegaskan bahwa meskipun daerah menghadapi tantangan keterbatasan fiskal, komitmen terhadap Rencana Aksi Daerah (RAD) tetap menjadi prioritas. Pemerintah berupaya agar setiap program pencegahan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, akan dibentuk Forum P4GN yang aktif melakukan pertemuan minimal sebulan sekali sebagai wadah koordinasi rutin lintas instansi. Hal ini termasuk sinkronisasi dengan BPOM untuk pengawasan peredaran obat dan aparat penegak hukum untuk penindakan ilegal.
“Sinergi yang kuat adalah kunci menghadapi persoalan narkotika yang semakin kompleks. Kami ingin memastikan masyarakat, terutama anak-anak kita, terlindungi dari ancaman ini melalui kolaborasi yang terintegrasi,” tegas Kepala Kesbangpol menutup pertemuan.
Editor: Ammar
