Mamuju, 8enam.com.-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulawesi Barat melakukan lompatan besar dalam tata kelola pembangunan berbasis data. Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mengintegrasikan program dan kegiatan konstruksi ke dalam sistem Geographic Information System (GIS) guna menciptakan ekosistem monitoring yang presisi, Jumat (27/3/2026).
Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital serta peningkatan efektivitas pembangunan daerah melalui informasi yang akurat dan real-time.
Setiap Proyek Konstruksi Wajib Memiliki Titik Koordinat
Dalam rapat koordinasi di ruang Bidang Tata Ruang, Surya Yuliawan menegaskan bahwa penggunaan GIS bukan sekadar alat pemetaan estetika, melainkan instrumen vital untuk memantau capaian pembangunan per bidang dan per tahun anggaran secara transparan.
”Seluruh kegiatan konstruksi kini diwajibkan berbasis GIS. Setiap lokasi pekerjaan harus memiliki titik koordinat yang jelas dan terpetakan dalam sistem pelaporan. Ini adalah basis data terintegrasi kita untuk memastikan monitoring dan evaluasi (monev) berjalan lebih akurat dan akuntabel,” tegas Surya Yuliawan.
Sinkronisasi Renstra dan Renja dalam Satu Peta
Integrasi GIS ini memungkinkan Dinas PUPR untuk menyelaraskan capaian fisik di lapangan dengan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dengan sistem informasi berbasis geospasial ini, pimpinan dapat mengambil keputusan cepat berdasarkan visualisasi data sebaran infrastruktur yang nyata.
Integrasi ini juga sejalan dengan tren nasional di mana Kementerian PU tengah mengakselerasi penerapan sistem geospasial sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan transformasi digital sektor infrastruktur.
Kolaborasi Lintas Bidang dalam Satu Ekosistem
Selain aspek teknis, Dinas PUPR Sulbar mendorong kolaborasi aktif antarbidang melalui platform berbagi data secara terbuka. Tujuannya agar pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri (silogisme), melainkan saling mendukung dalam satu ekosistem yang sinergis.
Dengan penguatan GIS ini, pembangunan di Sulawesi Barat diharapkan menjadi lebih terarah, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah secara menyeluruh. (Rls)
