Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sulbar mencatat prestasi krusial dalam tata kelola anggaran. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulbar resmi menuntaskan penginputan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 dengan capaian sempurna 100 persen, Jumat (27/3/2026).
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata sinergi lintas instansi dalam memenuhi kewajiban perencanaan yang transparan, sekaligus menjadi motor penggerak bagi pelaksanaan program kerja pemerintah agar tepat waktu dan sasaran.
Manifestasi Tata Kelola Akuntabel Gubernur SDK
Capaian ini selaras dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai prioritas utama. Dengan rampungnya RUP secara total, fondasi strategis untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan efektif, efisien, dan akuntabel kini telah terbentuk.
Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh, menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen kolektif seluruh pimpinan perangkat daerah yang proaktif dalam proses penyusunan dan penginputan sistem yang terintegrasi.
“Kami bersyukur pengumuman RUP mencapai 100 persen. Ini adalah hasil konsistensi kita dalam penguatan koordinasi, pendampingan teknis, serta monitoring berkala. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya perencanaan pengadaan yang akuntabel semakin meningkat tajam,” ujar M. Yamin Saleh.
Pijakan Awal Menuju Pelaksanaan Kontrak yang Berkualitas
M. Yamin menegaskan bahwa tuntasnya RUP bukanlah titik akhir, melainkan langkah awal untuk menjaga kualitas ekosistem pengadaan di Sulawesi Barat. Biro PBJ berkomitmen melakukan pengawalan ketat mulai dari proses pemilihan penyedia hingga pelaksanaan kontrak di lapangan.
“Keberhasilan perencanaan harus dibarengi dengan implementasi yang selaras. Kami akan terus mengawal agar setiap paket pengadaan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Mendorong Ekosistem Pengadaan yang Adaptif
Dengan tuntasnya pengumuman RUP lebih awal dan menyeluruh, Pemprov Sulbar kini memiliki peta jalan pengadaan yang jelas. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir kendala administratif di tengah tahun anggaran dan memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal untuk pelayanan dasar yang berkualitas. (Rls)
