Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus memacu persiapan teknis guna menyambut kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, memimpin langsung koordinasi intensif bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, di ruang kerja Sekda, Jumat (27/3/2026).
Pertemuan ini merupakan gerak cepat pasca-laporan kepada Gubernur Suhardi Duka (SDK), guna memastikan seluruh instrumen kebijakan dan teknis terkait Pajak Air Permukaan (PAP) siap dipaparkan di hadapan delegasi Kaltim.
Konsolidasi Internal untuk Layanan Tamu Negara
Kepala Bapenda Sulbar hadir didampingi jajaran pimpinan eselon III, termasuk Sekretaris Bapenda Fahri Yusuf, serta para Kepala Bidang yang membidangi Perencanaan, Pengelolaan, hingga Pengawasan Pendapatan. Kehadiran tim lengkap ini menunjukkan keseriusan Bapenda dalam membedah setiap detail implementasi Pergub PAP.
“Koordinasi lintas pimpinan ini adalah kunci. Kami ingin memastikan kesiapan daerah, baik dari sisi substansi kebijakan maupun teknis di lapangan. Pajak Air Permukaan adalah fokus utama kunjungan ini, dan Sulbar harus menunjukkan performa terbaik sebagai daerah rujukan,” tegas Abdul Wahab Hasan Sulur.
Momentum Strategis Penguatan PAD
Sekda Sulbar, Junda Maulana, memberikan apresiasi atas langkah proaktif Bapenda. Ia menekankan bahwa kunjungan Pemprov Kaltim bukan sekadar agenda seremonial, melainkan panggung strategis bagi Sulawesi Barat untuk memperlihatkan kematangan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
“Sinergi antar-perangkat daerah harus solid. Ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa Sulbar mampu menjadi pusat inovasi pengelolaan pajak daerah. Kita ingin kunjungan ini menghasilkan pertukaran data dan pengalaman yang berdampak nyata pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan,” ujar Junda Maulana.
Implementasi Visi Tata Kelola SDK-JSM
Persiapan matang ini selaras dengan misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam menghadirkan birokrasi yang lincah dan berwibawa. Dengan sistem PAP yang kini menjadi rujukan nasional, Sulbar optimistis dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas regulasi yang telah dijalankan.
Diharapkan, melalui kunjungan ini, tercipta ruang kolaborasi yang lebih luas antara Sulbar dan Kaltim, sekaligus mempertegas posisi Tanah Malaqbi sebagai provinsi yang inovatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah demi pembangunan rakyat. (Rls)
