8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com.-Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di negara yang demikratis, dibutuhkan komitmen seluruh elemen bangsa dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Hal itu disampaikan oleh Asisten Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Mateng, Yusuf Unja saat menghadiri seminar desa “Gerakan anti Korupsi” yang diselenggarakan oleh Kesbang Pol Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) bekerjasama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) Kabupaten Mateng.
Acara yang berlangsung di Gedung Olahraga Rezky Amalia Tobadak, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mateng, Rabu (6/2/2019) tersebut dihadiri, Ketua DPD Lembaga K.P.K Mateng, Muslimin, Asisten 2, Yusuf Unja, Kepala Kesbang Pol Mateng, Nimis, Kanit Intel Polsek Tobadak, AIPTU Anwar, Kasi Intel Kejaksaan Mamuju, Sinrang, kepala Desa Tobadak, tokoh pemuda dan Tokoh masyarakat Desa Tobadak.
“Salah satu langkah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera di negara yang demokratis ini adalah dengan pencegahan dan pemberantasam tindak pidana korupsi. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengedepankan akuntabilitas dalam semua bidang menjadi kunci keberhasilan pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Dia katakan, Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena korupsi berakibat signifikan terhadap segala aspek kehidupan khususnya aspek sosial dan ekonomi. Bahkan prilaku korupsi telah merasuk dalam kehidupan masyarakat indonesia. Masyarakat membiarkan korupsi terjadi bahkan ikut dalam lingkaran korupsi.
“Upaya pemberantasan korupsi harus terdapat integrasi antara pencegahan dan pendidikan, karena pemberantasan korupsi akan sia-sia saja apabila hanya dilakukan pendidikan setelah korupsi terjadi. Upaya pencegahan harus dimulai dari dalam setiap diri warga negara indonesia,” ungkapnya.
“Dengan seminar desa ini diharapkan akan terjadi perubahan prilaku masyarakat indonesia khususnya Masyarakat Mateng, baik prilaku yang membiarkan korupsi terjadi tanpa melakukan tindakan apapun. Seminar ini daiharapkan menjadi motor penggerak upaya pemberantasan korupsi,” tandasnya.
Sementara Ketua DPD Lembaga KPK Kabupaten Mamuju atengah, Muslimin menyampaikan, Korupsi merupakan fenomena sosial yang sangat menghebohkan akhir-akhir ini. Kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini sangat beragam mulai dari pejabat kecil sampai elit negara. Kerugian yang dialami oleh negara pun bisa mencapai ratusan millyar rupiah Bahkan Trilliunan Rupiah.
Lanjut ia katakan, Seorang peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Liska Fauziah bahwa pencairan Dana Desa di seluruh Indonesia sebanyak 74.954 Desa, mulai tahun 2015 yang berasal dari APBN mencapai Rp. 20 Trilliun, tahun 2016 naik menjadi Rp. 46 Trilliun, tahun 2017-2018 sebanyak Rp. 60 Trilliun, bahkan pemerintah berencana menaikkan anggaran dana desa hingga Rp. 73 Trilliun pada tahun 2019.
“Sayangnya pengelolaan dana desa masih diwarnai praktek korupsi, jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan mencapai Rp. 30 milliar, dari 139 pelaku korupsi sebanyak 107 orang adalah kepala desa, 30 orang aparatur desa, dan 2 orang berstatus istri kepala desa. Padahal UU Desa menegaskan, kepala desa wajib melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efesien, bersih, serta bebas KKN.” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, oleh karena itu, seminar desa tentang gerakan anti korupsi, ini penting untuk digelar. Berguna untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya dan pentingnya memberantas korupsi. Agar diharapkan kedepannya generasi desa memiliki akhlak yang mulia dan tidak mudah melakukan tindakan korupsi.
Tujuan seminar desa ini adalah memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi bagi masyarakat, membina masyarakat menjadi masyarakat yang memiliki akhlak mulia dan amanah, dan memberikan pengarahan tentang pentingnya memberantas korupsi, dengan sasaran masyarakat setiap desa. (one)
