Mamuju, 8enam.com.-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat mulai melakukan langkah proaktif dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Bertempat di Ruang Rapat Kantor BPBD Sulbar, Rabu (15/04/2026), dilaksanakan pra-persiapan administrasi inpassing Jabatan Fungsional (JF) Analis Kebencanaan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun 2024, sekaligus upaya memastikan aparatur di bidang kebencanaan memiliki legalitas dan kompetensi yang diakui secara nasional.
Pilar Penguatan Tata Kelola Kebencanaan
Penyesuaian jabatan ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya pada sektor krusial seperti penanggulangan bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa proses inpassing ini adalah kunci untuk membangun postur organisasi yang lebih tangguh dan profesional.
“Pra-persiapan administrasi ini penting agar aparatur yang memiliki kompetensi di bidang kebencanaan dapat segera menyesuaikan diri ke dalam jabatan fungsional sesuai regulasi. Ini bukan sekadar perpindahan jabatan, tapi soal profesionalitas kerja,” ujar Yasir Fattah.
Analisis Risiko Berbasis Data
Proses pra-persiapan ini meliputi verifikasi dokumen, pemetaan kompetensi pegawai, hingga koordinasi lintas instansi. Keberadaan JF Analis Kebencanaan diproyeksikan akan membawa perubahan signifikan pada kualitas kerja BPBD, terutama dalam hal:
- Analisis Risiko Bencana: Penajaman pemetaan potensi bencana di setiap wilayah.
- Perencanaan Program: Penyusunan strategi penanggulangan yang lebih sistematis.
- Kebijakan Berbasis Data: Memastikan setiap langkah intervensi didukung oleh data teknis yang akurat.
Respons Cepat dan Terkoordinasi
Yasir Fattah berharap, dengan adanya spesialisasi melalui jabatan fungsional ini, koordinasi penanganan bencana di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih lincah dan tepat sasaran.
“Kami berkomitmen mendukung kebijakan nasional. Dengan SDM yang ahli di bidangnya, kinerja organisasi akan meningkat, sehingga penanganan bencana di lapangan bisa dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi,” tambahnya.
Melalui kematangan administrasi ini, BPBD Sulbar optimis proses inpassing berjalan lancar, sekaligus memperkokoh sistem penanggulangan bencana yang lebih andal demi perlindungan masyarakat di Bumi Manakarra.
Editor: Ammar
