Jakarta, 8enam.com.-Upaya memperjuangkan nasib pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Sulawesi Barat terus digenjot hingga ke level pusat. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dilaporkan bertolak ke ibu kota demi mengawal langsung proyek strategis nasional di bidang sosial-pendidikan.
Didampingi tim Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Sekda Junda menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Rapat krusial tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan dihadiri oleh para sekda serta kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Lantas, apa saja syarat yang harus dipenuhi Sulbar agar proyek sekolah gratis ini bisa segera dibangun di bumi Malaqbi?
Gus Ipul Tagih Komitmen Lahan dan Administrasi Bebas Ribet
Dalam arahannya, Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak ingin proyek Sekolah Rakyat Permanen ini mangkrak atau salah sasaran. Oleh karena itu, ia menagih komitmen nyata dari para sekda selaku motor birokrasi di daerah untuk membereskan urusan domestik, antara lain:
- Penyediaan Lahan Clean and Clear: Memastikan lokasi pembangunan sekolah bebas dari sengketa.
- Percepatan Administrasi: Memangkas birokrasi perizinan yang berbelit-belit di tingkat daerah.
- Koordinasi Lintas Sektor: Mengintegrasikan data Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan agar anak-anak miskin serta rentan langsung tertampung.
Program ini dirancang khusus oleh Kemensos sebagai jembatan emas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar bisa memutus mata rantai kemiskinan lewat pendidikan yang berkualitas dan merata.
Sulbar Siap Pasang Badan dan Amankan Lahan
Merespons tantangan dari Mensos, Sekda Sulbar Junda Maulana menegaskan bahwa Pemprov Sulbar di bawah komando Gubernur Suhardi Duka siap pasang badan dan memberikan dukungan penuh.
Menurut Junda, program Sekolah Rakyat ini sangat klop dengan fokus Pemprov Sulbar yang sedang gencar melakukan investasi manusia dan pengentasan kemiskinan ekstrem di enam kabupaten.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat Permanen. Program ini menjadi langkah strategis untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas,” tegas Junda Maulana.
Peran Taktis Badan Penghubung di Ibu Kota
Kehadiran infrastruktur pendidikan permanen ini juga tidak lepas dari peran taktis Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta. Instansi ini bertindak sebagai “kedutaan kecil” Sulbar yang bertugas mencium peluang program di kementerian, memfasilitasi lobi-lobi kebijakan, hingga menjembatani komunikasi agar proyek-proyek bernilai miliaran rupiah dari pusat bisa mengalir lancar ke Sulawesi Barat.
Dengan ikut dikawalnya rakor ini, Pemprov Sulbar optimistis pembangunan fisik Sekolah Rakyat Permanen bisa segera terealisasi dalam waktu dekat. Langkah ini menjadi fondasi utama mewujudkan misi Gubernur SDK dalam menghadirkan pelayanan dasar bermutu demi mencetak generasi muda Sulbar yang unggul dan berdaya saing tinggi. (Rls)
Editor : Ammar
