8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Sulbar akan menuntaskan sebanyak 90 titik penanganan area blank spot di Sulawesi Barat 2025.
Penanganan 90 titik ‘blank spot’ yang tersebar disejumlah desa, sekolah, UPTD dan puskesmas itu merupakan, salah satu program prioritas Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Salim S Mengga pasca efisiensi anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan
Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Mustari Mula, usai melakukan audiensi dengan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka di ruang kerja Gubernur Sulbar, Selasa 22 April 2025
Kepala Dinas Kominfopers, Mustari Mula menjelaskan bahwa dalam pertemuan , Gubernur ingin mengetahui secara detail program-program Dinas Kominfopers yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
Salah satu program prioritas yang diangkat adalah penanganan blank spot, yaitu wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi seperti telepon, internet, atau sinyal seluler.
“Dalam RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, tahun ini akan dituntaskan 90 titik dari 260 titik blank spot yang ada. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 3,3 miliar, ditambah penguatan masing-masing titik desa menggunakan teknologi Starlink,” ucap Mustari Mula
Blank spot ini tersebar di sejumlah sektor vital seperti desa, sekolah (SMA, SMK, SLB), Puskesmas, hingga UPTD provinsi. Penanganan ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas dan pemerataan akses informasi di seluruh wilayah Sulbar.
Selain fokus pada blank spot, Gubernur SDK juga menekankan pentingnya evaluasi peran dan fungsi tiap bidang di OPD, termasuk Dinas Kominfopers yang memiliki sejumlah unit kerja seperti kehumasan, aplikasi telematika, statistik dan persandian, serta Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran.
“Beliau ingin melihat langsung program mana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sejalan dengan RPJMD. Jadi program yang bersifat langsung dirasakan masyarakat akan jadi prioritas,” bebernya.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memastikan program kerja OPD tepat sasaran dan mampu mendorong kemajuan pembangunan serta pemerataan layanan digital di Sulbar.
“Intinya beliau mau melihat program di OPD mana yang betul-betul bersentuhan langsung ke masyarakat dan selaras dengan RPJMD,” tutup Mustari. (Rls)
